RI News Portal. Jakarta, 10 Juni 2025 — Ketegangan sosial dan politik meningkat tajam di Los Angeles, Amerika Serikat, menyusul gelombang protes besar-besaran terhadap penggerebekan imigrasi yang dilakukan oleh agen federal. Situasi memanas sejak Jumat, 6 Juni 2025, setelah Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) menahan ratusan orang yang diduga merupakan migran tidak berdokumen. Langkah ini memicu kecaman luas dan gelombang demonstrasi di berbagai titik di wilayah metropolitan Los Angeles.
Merespons perkembangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin, 9 Juni 2025, menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk menahan diri dan menghindari eskalasi. Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari ANews pada Selasa, 10 Juni 2025, Juru Bicara PBB Farhan Haq menyampaikan keprihatinan atas potensi militerisasi situasi di lapangan, terutama setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani memo untuk mengerahkan setidaknya 2.000 personel Garda Nasional ke daerah Los Angeles.
“Kami tentu berharap semua pihak di lapangan akan meredakan situasi. Kami tidak ingin melihat militerisasi lebih lanjut dari situasi ini, dan kami mendorong semua pihak di tingkat lokal, negara bagian, dan federal untuk bekerja sama melakukan itu,” kata Haq.
Ketika ditanya secara spesifik apakah pengerahan Garda Nasional oleh Trump dapat dikategorikan sebagai militerisasi, Haq menghindari diksi eksplisit, namun menegaskan sikap PBB yang mendesak de-eskalasi.
Gelombang protes di Los Angeles bermula dari aksi ICE pada Jumat, 6 Juni 2025, yang menahan ratusan orang dalam operasi penggerebekan massal. Pemerintah federal berdalih bahwa operasi ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum imigrasi yang lebih ketat, sejalan dengan janji kampanye Trump untuk memperketat kontrol perbatasan dan menindak keberadaan migran ilegal.
Namun, kritik datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pemimpin lokal, dan pengamat HAM yang menilai bahwa target penggerebekan justru adalah migran yang telah lama tinggal di AS secara damai dan produktif, bukan individu dengan catatan kriminal sebagaimana dinarasikan dalam kampanye deportasi.
“Ini bukan penegakan hukum, ini adalah bentuk intimidasi massal terhadap komunitas migran yang sebagian besar taat hukum,” ujar seorang aktivis HAM yang tidak ingin disebutkan namanya dalam wawancara dengan media lokal.
Baca juga : Dugaan Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum: KPK Lakukan Koordinasi Pencegahan
Ketegangan semakin meningkat setelah pada Sabtu, 7 Juni 2025, Trump menandatangani memorandum presiden yang memberikan wewenang untuk pengerahan pasukan Garda Nasional guna “mengamankan ketertiban umum” di kawasan Los Angeles. Langkah ini dikritik sebagai bentuk militerisasi respons sipil yang dapat memperkeruh situasi, terutama dalam konteks unjuk rasa damai.
Secara akademis, situasi di Los Angeles mencerminkan ketegangan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan kebijakan imigrasi domestik yang berwatak represif. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan deportasi massal tanpa due process dapat melanggar prinsip non-refoulement dan perlindungan terhadap pencari suaka. Meskipun AS tidak meratifikasi semua konvensi terkait migrasi internasional, prinsip-prinsip dasar tetap berlaku sebagai norma internasional yang diakui secara luas.
Lebih jauh, pengerahan militer domestik untuk menangani protes sipil kerap dikritik sebagai tanda kemunduran demokrasi dan kecenderungan otoritarianisme, sebagaimana diulas dalam studi-studi terkini tentang populisme dan regresi demokrasi.
Situasi di Los Angeles menandai babak baru dalam konflik antara kebijakan imigrasi nasionalis dan hak-hak dasar manusia yang dijamin hukum internasional. Seruan PBB agar semua pihak menahan diri dan menghindari militerisasi menjadi peringatan penting akan risiko eskalasi sosial dan politik yang lebih luas. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin kompleks, pendekatan represif terbukti tidak hanya kontraproduktif secara etis, namun juga secara praktis—terutama bagi kota-kota multikultural seperti Los Angeles yang sangat bergantung pada kontribusi imigran dalam ekonomi dan budaya lokal.
Pewarta : Setiawan S.TH
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
#teman, #all, #wartawan, #berita
