RI News. Manado, Selasa 10 November 2026 – Menanggapi pemberitaan dan informasi yang beredar di ruang publik terkait penyitaan serta pengembalian uang dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR), Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut), Irvan Bilaleya, memberikan penjelasan guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Kasi Penkum menegaskan bahwa uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dan disetorkan kepada negara pada 22 Juli 2026 dari PT HWR, serta uang sebesar Rp15.660.000.000 milik JA yang dikembalikan pada 2 November 2026, merupakan dua objek penyitaan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencakup sumber kepemilikan, waktu, serta tempat penyitaannya.
Berdasarkan penjelasan Kejati Sulut, rangkaian peristiwa bermula pada 22 Juli 2026. Pada hari itu, penyidik menggelar konferensi pers terkait penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR. Uang tersebut kemudian disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selanjutnya, pada 23 hingga 24 Juli 2026, dalam rangka pengembangan penyidikan perkara PT HWR, penyidik menyita uang dari kediaman EL dan JA dengan total Rp18.866.836.000. Dari jumlah itu, Rp15.660.000.000 merupakan milik JA, sedangkan Rp3.206.836.000 merupakan milik EL. Dengan demikian, penyitaan uang milik JA dan EL dilakukan setelah penyitaan uang dari PT HWR pada 22 Juli 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, EL ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026. Pada konferensi pers 2 November 2026, Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., menyampaikan perkembangan status uang hasil penyitaan tersebut. Uang sebesar Rp15.660.000.000 milik JA yang disita pada 24 Juli 2026 dikembalikan kepada yang bersangkutan, sementara uang sebesar Rp3.206.836.000 milik EL masih diamankan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Untuk menghindari kesalahpahaman, Kejati Sulut kembali menegaskan bahwa uang Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 bukan milik JA. Uang itu telah disetorkan ke RPL pada BSI dan merupakan objek penyitaan tersendiri.
Sebaliknya, uang Rp15.660.000.000 yang dikembalikan kepada JA disita secara terpisah dari kediamannya pada 24 Juli 2026. Dengan demikian, tidak ada pengembalian atas uang Rp15.040.570.446 yang sebelumnya disita dari PT HWR dan disetorkan ke RPL. Pengembalian yang diumumkan pada 2 November 2026 adalah uang milik JA yang berasal dari objek penyitaan berbeda.
Secara ringkas, terdapat dua objek penyitaan yang tidak dapat disamakan. Pertama, uang Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 dan telah disetorkan ke RPL. Kedua, uang Rp15.660.000.000 milik JA yang disita dari kediamannya pada 24 Juli 2026 dan kemudian dikembalikan. Pengembalian itu dilakukan karena berdasarkan hasil pendalaman penyidikan, penyidik tidak menemukan keterlibatan JA dalam perkara PT HWR, tidak menemukan kaitan uang tersebut dengan perbuatan Tersangka EL, serta tidak menemukan adanya tindak pidana asal (predicate crime).
Kejati Sulut menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik hendaknya didasarkan pada kronologi dan fakta yang utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Kejati Sulut juga berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasi Penkum menekankan bahwa kejelasan fakta merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi yang berkembang di ruang publik.
Pewarta: Marco
Tagline: #KejatiSulut, #PenyitaanUang, #PTHWR, #KlarifikasiHukum, #KeterbukaanInformasi, #DuaObjekPenyitaan, #PenegakanHukum, #FaktaBukanAsumsi,
About the Author
