RI New. Kediri, Selasa 10 November 2026 – Gerakan Anti Korupsi (GAK) PANJI LARAS melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengajukan audiensi kepada Kapolres Kediri Kota. Langkah ini diambil menyusul informasi dan pengaduan masyarakat tentang dugaan pungutan di luar ketentuan resmi dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kediri Kota dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Organisasi ini menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuannya mendorong keterbukaan biaya sekaligus mengawasi kemungkinan praktik pungutan liar (pungli).
Dari informasi awal yang dihimpun GAK PANJI LARAS, ada sejumlah nominal pembayaran yang menjadi sorotan warga. Untuk pengurusan surat kendaraan, warga menyebut sekitar Rp300.000 untuk sepeda motor dan sekitar Rp500.000 untuk mobil.
Untuk SIM, nominal yang dilaporkan sekitar Rp750.000 hingga Rp800.000 untuk SIM C, dan Rp900.000 hingga Rp1 juta untuk SIM A.
Angka-angka itu belum diverifikasi. Belum dapat dipastikan apakah nominal tersebut merupakan akumulasi komponen biaya resmi, pembayaran jasa pihak ketiga, atau mengandung pungutan tambahan tanpa dasar hukum.
Ketua Umum GAK PANJI LARAS, Karyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan adanya pelanggaran. Menurutnya, informasi yang berkembang di tengah masyarakat tetap perlu dijelaskan oleh pihak berwenang.
“Kami menerima informasi dan pengaduan masyarakat mengenai besaran biaya pengurusan kendaraan bermotor dan SIM. Ini harus diklarifikasi secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui mana biaya resmi dan mana pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum,” tegas Karyanto.
Ia menilai pelayanan publik tidak boleh menjadi ruang bagi praktik yang membebani warga lewat pembayaran yang dasar dan peruntukannya tidak jelas.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan institusi atau individu tertentu. Kami ingin memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan. Kalau memang seluruh biaya tersebut resmi, silakan dijelaskan secara transparan. Namun, apabila ditemukan pungutan di luar ketentuan, harus ada pemeriksaan dan tindakan sesuai hukum,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, DPP GAK PANJI LARAS menyiapkan surat permohonan audiensi Nomor 002/DPP-GAK-PL/XI/2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kediri Kota.
Dalam surat itu, organisasi meminta penjelasan tentang mekanisme pelayanan, rincian tarif resmi pengurusan administrasi kendaraan bermotor, tarif penerbitan SIM C dan SIM A, serta sistem pengawasan terhadap petugas dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan. GAK PANJI LARAS juga berharap Kapolres menugaskan pejabat atau satuan fungsi yang kompeten untuk memberikan penjelasan langsung.
Selain audiensi, organisasi ini menyiapkan rencana penyampaian aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
Dalam audiensi dan penyampaian aspirasi nanti, GAK PANJI LARAS mengusung enam poin. Pertama, transparansi seluruh tarif resmi pengurusan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kediri Kota. Kedua, penjelasan tarif resmi penerbitan SIM C dan SIM A sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiga, klarifikasi atas informasi pembayaran yang disampaikan masyarakat.
Keempat, pemeriksaan apabila ditemukan bukti permintaan atau penerimaan uang di luar ketentuan resmi. Kelima, evaluasi sistem pengawasan pelayanan guna mencegah praktik percaloan dan pungli. Keenam, tindak lanjut secara profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Karyanto menyatakan organisasinya akan mengawal persoalan ini berdasarkan data, keterangan masyarakat, dan bukti pendukung.
“Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa untuk mendapatkan pelayanan administrasi kendaraan maupun SIM harus mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak jelas dasar hukumnya. Negara sudah mengatur tarif dan mekanisme pelayanan. Karena itu, transparansi harus menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan,” ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya membuka ruang klarifikasi kepada Polres Kediri Kota dan instansi terkait.
“Kami siap mendengarkan penjelasan dan klarifikasi. Tetapi kami juga berharap persoalan ini tidak berhenti hanya pada jawaban normatif. Apabila ada bukti awal yang menunjukkan praktik pungutan tidak sah, kami meminta agar ditindaklanjuti secara serius dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Karyanto menambahkan, kontrol sosial bukan bentuk permusuhan terhadap institusi negara, melainkan bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk mendorong pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih.
“Prinsip kami sederhana: pelayanan harus transparan, biaya harus jelas, dan tidak boleh ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. GAK PANJI LARAS akan terus mengawal aspirasi masyarakat sampai memperoleh kejelasan,” pungkasnya.
GAK PANJI LARAS menegaskan bahwa nominal pembayaran yang disampaikan masih berupa pengaduan awal masyarakat. Hal itu belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana pungli.
Polres Kediri Kota, pengelola Samsat Kediri Kota, dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan agar persoalan ini memperoleh gambaran yang utuh dan objektif, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pewarta: Alex Franico
Tagline: #GAKPANJILARAS, #AntiKorupsi, #TransparansiTarif, #SamsatKediriKota, #LayananPublik, #StopPungli, #KontrolSosial, #PolresKediriKota,
About the Author
