RI News. Subulussalam, Selasa 10 November 2026 – Tata kelola aset tetap Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam kembali menjadi perhatian publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, setelah rampung melakukan audit, menemukan sejumlah persoalan serius dalam penatausahaan aset tetap daerah. Temuan itu meliputi indikasi pencatatan ganda tanah sekolah dasar (SD) di beberapa lokasi, sejumlah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang hilang, serta 190 konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp14,9 miliar yang belum diinventarisasi.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tertanggal 12 Juni 2026. Laporan itu memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemko Subulussalam Tahun Anggaran 2025. Selain persoalan pencatatan ganda dan dokumen kendaraan, pemeriksa juga mengindikasikan adanya beberapa sertifikat tanah yang tidak diketahui lokasinya.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat bahwa Pemko Subulussalam menyajikan saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,2 triliun. Angka itu turun dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Aset tetap tersebut mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.
Besarnya nilai aset itu ternyata belum diikuti dengan tertibnya pengelolaan, administrasi, dan pengamanan. Persoalan ini pun bukan temuan baru, tetapi hingga kini datanya belum dapat dinyatakan valid. Penelusuran terhadap LHP atas Laporan Keuangan Pemko Subulussalam Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 menunjukkan bahwa BPK sebelumnya telah mengungkap pengelolaan aset tetap bergerak maupun tidak bergerak yang belum tertib.
Kondisi tersebut mencerminkan kelemahan pada bidang pengelolaan aset daerah. Pemko Subulussalam diharapkan segera menuntaskan persoalan ini, sehingga seluruh aset, baik peninggalan Kabupaten Aceh Singkil maupun aset yang diperoleh setelah Kota Subulussalam terbentuk, dapat diinventarisasi secara menyeluruh, tercatat dengan benar, dan terjaga keamanannya.
Pewarta: Jaulim Saran
Tagline: #BPKAceh, #Subulussalam, #AsetDaerah, #AuditBPK, #PencatatanGanda, #TanahSD, #BPKBHilang, #TransparansiAnggaran,
About the Author
