RI News Portal. Jakarta – Indonesia telah berhasil memanfaatkan dana sebesar 3,5 miliar dolar AS (setara Rp58,79 triliun dengan kurs Rp16.799 per dolar AS) dari dua inisiatif internasional utama untuk mempercepat pengembangan ekonomi hijau nasional. Angka tersebut mencakup realisasi pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) hingga saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa total komitmen pembiayaan hijau melalui JETP untuk Indonesia mencapai 21,4 miliar dolar AS (Rp359,49 triliun), sementara AZEC menyumbang alokasi khusus senilai 500 juta dolar AS (Rp8,39 triliun). “Percepatan kedua program ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan proses dekarbonisasi secara bertahap,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa lalu.
Dari keseluruhan komitmen JETP yang telah meningkat secara signifikan meskipun ada penyesuaian dari beberapa mitra internasional, pemerintah telah menyalurkan dan memanfaatkan hampir 3,5 miliar dolar AS secara kumulatif dari kedua skema tersebut. Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Selain mengandalkan dukungan internasional, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp404,2 triliun (sekitar 23,95 miliar dolar AS) khusus untuk memperkuat ketahanan energi, termasuk melalui pengembangan sektor hijau. Beberapa proyek strategis sedang diprioritaskan, di antaranya Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) yang difokuskan pada pembangunan jaringan transmisi hijau untuk menghubungkan sumber energi terbarukan, serta Green Bond Development Facility (GBDF) yang didukung langsung oleh fasilitas JETP.
Indonesia juga sedang memaksimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 3.686 gigawatt (GW). Potensi ini akan dimanfaatkan untuk membangun green supergrid sepanjang 70 kilometer guna mendistribusikan listrik bersih secara lebih efisien ke berbagai wilayah.
Melalui entitas Danantara Indonesia, pemerintah berencana memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste-to-energy pada Maret 2026, sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan limbah dengan produksi energi berkelanjutan.
Baca juga : Jawa Timur Raih Posisi Runner-up Nasional dalam Partisipasi Cek Kesehatan Gratis
Di sektor industri, hilirisasi baterai kendaraan listrik dan panel surya terus digenjot, disertai pengembangan bahan bakar nabati mulai dari B40 hingga B50, Sustainable Aviation Fuels (SAF), hidrogen hijau, ammonia hijau, serta penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS). Berbagai inisiatif ini diharapkan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru sampai tahun 2029, didukung oleh program magang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja hijau.
Airlangga menegaskan bahwa ketahanan energi menjadi prioritas utama nasional, sejalan dengan penguatan ketahanan pangan. “Pemerintah terus berkomitmen untuk menyeimbangkan transisi energi yang adil dengan pertumbuhan inklusif, demi masa depan yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan kombinasi pendanaan internasional, alokasi domestik, dan proyek-proyek konkret, Indonesia menunjukkan langkah progresif menuju ekonomi rendah karbon yang tetap kompetitif di tingkat global.
Pewarta : Yudha Purnama

