RI News. Bandung – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa keberhasilan pemajuan kebudayaan nasional dan daerah sangat bergantung pada partisipasi aktif para pegiat dan komunitas budaya. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan bukanlah entitas tertutup, melainkan alat atau instrumen yang harus dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendorong kemajuan budaya di seluruh tanah air, termasuk kekayaan budaya Sunda di Jawa Barat.
“Kementerian Kebudayaan adalah alat. Instrumen ini harus dimanfaatkan bersama untuk mendorong pemajuan kebudayaan,” ujar Fadli Zon dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dialog intensif yang digelar Fadli Zon bersama para sesepuh, budayawan, serta perwakilan komunitas budaya Jawa Barat di Bandung pada Minggu (19/4/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi tinggi kontribusi para pelaku budaya yang telah secara konsisten menjaga dan mengembangkan warisan leluhur.
Fadli Zon menjelaskan bahwa meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal, Kementerian tetap berkomitmen menjalankan program secara berkelanjutan. Fokus utama mencakup tiga pilar utama: pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem budaya yang tangguh tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.
Salah satu terobosan yang diusung adalah penguatan kolaborasi lintas sektor melalui semangat gotong royong. Fadli mendorong pelibatan pihak swasta dan filantropi dalam pengelolaan museum serta cagar budaya. Selain itu, ia memperkenalkan skema pendanaan yang lebih ramah melalui program Dana IndonesiaRaya. Program ini dirancang dengan mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh komunitas budaya, individu kreatif, maupun lembaga, dengan target peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat di berbagai daerah.
Di sisi infrastruktur, pemerintah mendorong revitalisasi fisik terhadap museum, keraton, dan situs-situs budaya penting sebagai bagian dari penugasan strategis nasional. Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan melestarikan bangunan bersejarah, melainkan juga mengubahnya menjadi pusat edukasi sekaligus penggerak ekonomi berbasis budaya yang inklusif.
Dialog di Bandung juga menjadi wadah bagi para pegiat untuk menyampaikan aspirasi langsung. Ketua Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) Jawa Barat, Dadang Hermansyah, menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian dalam mewujudkan konsep pariwisata berbasis budaya yang inklusif. Menurutnya, pendekatan ini dapat membuka ruang partisipasi masyarakat lokal sekaligus menjaga identitas budaya di tengah laju pembangunan kawasan. Dadang juga menyoroti peran PPSI dalam melestarikan pencak silat sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi dan identitas bangsa.
Sementara itu, Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda (MMS) Eni Sumarni menambahkan bahwa penguatan pendidikan karakter berbasis nilai budaya lokal menjadi krusial untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Eni mengusulkan agar nilai-nilai karakter yang telah lama mengakar dalam tradisi Sunda diadopsi menjadi program strategis nasional. Pendekatan ini diharapkan menghadirkan narasi pembangunan karakter yang lebih autentik dan berakar pada kearifan lokal, bukan sekadar tiruan dari luar.
Di lain pihak, maestro teater sekaligus pendiri Centre Culture of Ledeng (CCL) atau Celah-Celah Langit, Iman Soleh, menyoroti perlunya peningkatan penganugerahan bagi tokoh-tokoh budaya di Jawa Barat. Ia juga mendorong kelengkapan dan penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di provinsi tersebut, agar sejajar dengan daerah-daerah lain yang telah lebih maju dalam hal ini.
Dialog tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan melibatkan pegiat budaya secara langsung, diharapkan pemajuan kebudayaan tidak lagi bersifat top-down, melainkan tumbuh dari bawah melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
