RI News. Padangsidimpuan – Polemik seputar kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Berbagai sudut pandang muncul, mulai dari kritik atas prioritas anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, hingga pertanyaan tentang kepatutan sosial di saat banyak warga merasakan dampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Isu ini tidak hanya menyita perhatian publik secara luas, tetapi juga memicu respons dari kalangan politikus lokal. H. Rusydi Nasution, salah satu tokoh Gerindra di Kota Padangsidimpuan, angkat bicara dengan nada yang menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi dan kepekaan terhadap realitas masyarakat.
“Secara aturan memang dibenarkan. Namun, dalam situasi saat ini, kita tidak bisa mengabaikan realitas yang dihadapi masyarakat. Sikap yang bijak dan empati menjadi hal yang utama,” ujar Rusydi saat dihubungi, Kamis (2/4/2026).
Sebagai kader Partai Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan partainya justru menuntut keberpihakan yang nyata kepada rakyat. Ia menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan pendapatan demi kepentingan yang lebih besar, meskipun ketentuan perundang-undangan memberikan ruang bagi kenaikan tersebut.
“Bagi kami, untuk kepentingan yang lebih besar, kami siap menyesuaikan pendapatan, meskipun ketentuan perundang-undangan mengizinkan adanya kenaikan. Kader Gerindra dididik untuk berkorban dan mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurut Rusydi, persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari aspek legalitas semata. Pertimbangan kepatutan sosial harus menjadi prioritas, terutama di tengah kondisi ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih.
Baca juga : Jaringan Pemerasan Jabatan Desa di Pati Terkuak Lebih Dalam: KPK Periksa Enam Saksi di Rembang
Ia juga menyinggung dinamika global yang turut memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat lokal, seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh warga.
“Situasi global saat ini memberi dampak nyata hingga ke daerah. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas menjalankan aturan,” pungkas Rusydi.
Pernyataan ini mencerminkan upaya menjembatani antara kewajiban formal sebagai wakil rakyat dengan tuntutan empati di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Padangsidimpuan. Polemik kenaikan penghasilan DPRD ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik tidak hanya diukur dari sisi regulasi, melainkan juga dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga.
Pewarta: Adi Tanjoeng
About the Author
