RI News. Yogyakarta – Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, S.Sos., M.Si., M.Sc., Danrem 072/Pamungkas, menekankan pentingnya mengarahkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Ruang Digital Komisi I DPR RI di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. H. Sukamta, Ph.D. Acara dihadiri pula oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, unsur Forkopimda DIY, pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika, akademisi, asosiasi penyedia layanan internet, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang digital dan keamanan siber.
Dalam sambutannya, Sukamta menyatakan bahwa tingginya penetrasi internet nasional harus diimbangi dengan tata kelola ruang digital yang kuat dan peningkatan keamanan siber. Ia menilai DIY memiliki posisi strategis sebagai provinsi dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia, sekaligus berpotensi menjadi model nasional dalam pengelolaan ruang digital yang aman dan produktif.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menambahkan bahwa transformasi digital telah menjadi pilar penting dalam pelayanan publik, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata di wilayahnya. Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan serius, mulai dari ancaman siber, penipuan daring, penyalahgunaan media sosial, hingga kebocoran data pribadi.
Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono menyampaikan bahwa Korem 072/Pamungkas melalui unsur sandi dan siber terus memantau perkembangan ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Menurutnya, teknologi digital dan AI harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan nasional.
“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI harus diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan melalui sinergi bersama pemerintah daerah,” ujar Danrem.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa teknologi dapat membantu memprediksi kebutuhan dan fluktuasi harga pangan, sehingga kebijakan ketahanan pangan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Danrem juga menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan di ranah siber serta digital. Menurutnya, Indonesia perlu membangun sistem pertahanan siber yang tangguh untuk menghadapi ancaman digital global yang terus berkembang.
Dalam forum tersebut muncul berbagai masukan konstruktif, antara lain percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), penguatan perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital masyarakat, optimalisasi kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan kecerdasan buatan.
Kunjungan kerja Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI ini berhasil mencatat berbagai aspirasi strategis dari Pemerintah Daerah DIY dan para pemangku kepentingan. Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan nasional guna mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, sehat, produktif, dan berdaulat.
Acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, militer, akademisi, dan pelaku industri untuk menghadapi tantangan digital di masa depan.
Pewarta: Lee anno
About the Author
