RI News Portal. Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengintensifkan upaya memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, tepat volume, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang memang berhak, di tengah tekanan anggaran negara yang terus diawasi ketat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menekankan pentingnya penguatan koordinasi secara nasional dengan PT Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, sinergi ini menjadi pondasi utama agar pelayanan di lapangan berjalan lancar dan terkontrol hingga ke tingkat penyalur terakhir.
“Koordinasi nasional sangat diperlukan untuk menjamin kesiapan operasional di lapangan, termasuk pembinaan dan pengawasan distribusi langsung kepada masyarakat,” ujar Wahyudi dalam rapat koordinasi bersama Pertamina Group di Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/2/2026).
Salah satu fokus utama adalah persiapan asersi nozzle, yaitu mekanisme verifikasi digital yang memastikan data volume BBM yang keluar dari nozzle langsung tercatat secara akurat dalam sistem. Wahyudi menyatakan bahwa persiapan ini telah berjalan baik di seluruh penyalur, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih terjamin.
Selain itu, implementasi program XStar terus dimaksimalkan. Program berbasis digital ini terintegrasi dengan pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). XStar berfungsi sebagai alat pengendalian pembelian BBM subsidi dan khusus penugasan melalui surat rekomendasi elektronik. Dengan mekanisme ini, penyaluran menjadi lebih terarah kepada konsumen yang berhak, seperti nelayan, petani, UMKM, serta layanan umum.
Pendekatan pengawasan juga diterapkan berbasis klaster konsumen. Ada tiga klaster utama: pertama, sektor transportasi darat yang sudah menggunakan QR Code sebagai pengendali; kedua, kelompok seperti nelayan, petani, UMKM, dan layanan umum yang mengandalkan surat rekomendasi via XStar; serta ketiga, klaster transportasi khusus yang sistem pengawasannya masih terus disempurnakan agar semakin akurat.
Baca juga : Indonesia Jajaki Model Pengelolaan Taman Nasional Afrika Selatan untuk Dorong Pariwisata Berkelanjutan
Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menjelaskan bahwa penguatan kebijakan harus diimbangi dengan sosialisasi masif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Sosialisasi ini krusial agar aturan dapat berjalan efektif, sekaligus membuka ruang masukan dari pelaku usaha.
“Perlu sosialisasi lebih intensif terkait surat rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Hiswana Migas. Masa berlaku surat rekomendasi bisa mencapai tiga bulan untuk memudahkan masyarakat, namun tanpa penyalahgunaan. Pertamina Patra Niaga di lapangan juga dapat membantu pengawasan dan memberikan masukan,” tutur Harya yang akrab disapa Didit.
Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menambahkan bahwa penguatan asersi nozzle diharapkan mampu menjaga distribusi sesuai ketentuan. Ia berharap rapat koordinasi rutin dengan BPH Migas dapat memperkuat sinergi, sehingga layanan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan komitmen menjaga efisiensi anggaran negara. Wahyudi menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus benar-benar memberikan manfaat tepat bagi masyarakat yang berhak, agar penggunaan dana APBN dapat optimal dan dinikmati secara adil.
Kolaborasi lintas lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, aparat penegak hukum, serta Pertamina Patra Niaga di berbagai wilayah, terus diperkuat sebagai benteng pencegahan penyelewengan. Dengan demikian, distribusi BBM subsidi diharapkan semakin tertib, berkelanjutan, dan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
