RI News. Dubai, United Arab Emirates — eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Arab Saudi tampak semakin dekat untuk memperoleh kemampuan pengayaan uranium di wilayahnya sendiri melalui kesepakatan kerjasama nuklir dengan Amerika Serikat. Indikasi ini muncul dari dokumen resmi pemerintahan AS dan analisis dari kelompok pengawasan senjata, yang menyoroti risiko penyebaran senjata nuklir saat konfrontasi atom antara Iran dan Barat semakin memanas.
Upaya mencapai kesepakatan ini telah menjadi agenda utama bagi dua presiden AS terakhir, yang melihatnya sebagai peluang untuk membagikan teknologi nuklir sipil. Namun, para ahli pencegahan proliferasi memperingatkan bahwa kehadiran fasilitas pengayaan di Arab Saudi berpotensi membuka pintu bagi pengembangan program senjata rahasia. Putra Mahkota kerajaan, yang dikenal dengan pendekatan asertifnya, pernah secara terbuka menyatakan bahwa kerajaannya akan mengejar opsi serupa jika musuh regionalnya berhasil memiliki senjata atom.
Situasi ini semakin rumit dengan pakta pertahanan baru antara Arab Saudi dan negara mitra yang memiliki arsenal nuklir, menyusul serangan lintas batas yang menargetkan kelompok militan. Pernyataan resmi dari pejabat pertahanan mitra tersebut menegaskan ketersediaan dukungan nuklir jika diperlukan, yang diinterpretasikan sebagai sinyal peringatan bagi kekuatan regional lain yang diduga memiliki kemampuan serupa.

Seorang analis kebijakan pencegahan proliferasi dari lembaga berbasis di Washington menekankan bahwa kerjasama nuklir bisa memperkuat norma transparansi global, tetapi segala bentuk kesepakatan harus dirancang dengan ketat untuk menghindari celah. Dokumen-dokumen tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemerintahan AS telah mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk preseden bagi negara lain yang ingin mengembangkan teknologi serupa.
Kesepakatan potensial ini bernilai miliaran dolar dan mencakup hingga 20 inisiatif bisnis nuklir global, dengan tujuan memajukan kepentingan keamanan nasional AS sambil menantang dominasi pesaing seperti China dan Rusia di pasar teknologi pembangkit listrik atom. Rancangan perjanjian melibatkan pengawasan ketat dari badan pengawas nuklir internasional, termasuk verifikasi atas aktivitas sensitif seperti pengayaan dan pemrosesan bahan bakar.
Analis tersebut menambahkan bahwa meski ada pembatasan, kesepakatan ini bisa memberikan Arab Saudi akses terhadap pengetahuan pengayaan, yang meskipun bukan jalan langsung ke senjata, tetap membuka kemungkinan eskalasi. Badan pengawas internasional, yang berbasis di Eropa, menyatakan kesiapannya untuk menerapkan langkah verifikasi jika diminta, menekankan komitmen terhadap penggunaan nuklir damai.
Baca juga : Skandal Kerajaan: Bayang-Bayang Epstein Mengguncang Tahta Inggris
Sebagai perbandingan, negara tetangga Arab Saudi telah berhasil membangun fasilitas nuklir tanpa mengejar hak pengayaan, yang sering disebut sebagai model ideal bagi negara berkembang yang mencari energi atom. Dorongan kesepakatan ini datang di saat ancaman aksi militer terhadap Iran semakin nyata, menyusul gelombang protes internal yang ditindas dengan keras oleh rezimnya.
Iran sendiri terus menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat sipil, meski bukti historis menunjukkan adanya inisiatif militer hingga awal 2000-an. Tingkat pengayaan uranium Iran yang mendekati ambang senjata telah menjadi sorotan global, dengan pejabatnya semakin sering mengancam respons simetris terhadap tekanan eksternal. Pemimpin spiritual tertinggi Iran bahkan mengeluarkan dekrit agama yang melarang pengembangan bom atom, meski ancaman regional membuat pernyataan itu dipertanyakan.

Di sisi lain, pemimpin de facto Arab Saudi menyatakan tekadnya untuk menjaga keseimbangan kekuatan, dengan mengatakan bahwa kerajaannya akan mengikuti langkah musuhnya jika diperlukan. Dinamika ini tidak hanya menguji komitmen global terhadap pencegahan proliferasi, tetapi juga menyoroti bagaimana persaingan regional bisa memicu perlombaan senjata baru di kawasan yang sudah rentan konflik. Para pengamat akademis menilai bahwa tanpa diplomasi yang lebih inklusif, risiko eskalasi nuklir di Timur Tengah akan semakin sulit dikendalikan.
Pewarta : Setiawan Wibisono

