RI News. Jakarta, 18 Agustus 2026- Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Asgianto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemanggilan ini terjadi meski Asgianto masih dalam posisi kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, menandakan bahwa lembaga antirasuah tidak ragu untuk menguji akuntabilitas publik dari berbagai tingkatan pemerintahan.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan atas nama Asgianto selaku Bupati PALI,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Selain kepala daerah tersebut, KPK memanggil empat saksi lainnya untuk diperiksa pada Selasa ini. Mereka adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim Fera Sari, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Muara Enim Emran Tabrani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muara Enim Tarmizi Ismail, serta Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muara Enim Ratna Pinarti.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 7-8 Juni 2026. Salah satu pihak yang diamankan dalam OTT ke-12 KPK sepanjang 2026 tersebut adalah Bupati Muara Enim Edison. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026, yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
KPK kemudian menggelar OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 dan menangkap ASN BPK RI. Operasi tersebut merupakan OTT ke-13 KPK sepanjang 2026.
Selanjutnya, pada 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, yakni Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara yang diduga pernah menjadi staf ahli Bobby Adhityo Rizaldi, serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari yang pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
KPK selama 13-14 Juli 2026 menggeledah rumah anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, dan menyita sejumlah barang bukti elektronik. Bobby Rizaldi kemudian diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 16 Juli 2026.
Panggilan Asgianto sebagai saksi ini menjadi pengingat penting bahwa kasus korupsi di level daerah tidak pernah lepas dari intervensi pemeriksaan keuangan nasional. Meski Asgianto telah menunjukkan komitmen membangun Palembang Abab Lematang Ilir sejak dilantik, statusnya sebagai calon Bupati Penukal Abab Lematang Ilir yang baru menjabat justru memperkuat peran KPK dalam menjaga integritas proses demokrasi lokal.
Pewarta: Yogi Hilmawan
Tagline: #KPKPeriksaBupatiPALI #KasusKorupsiMuaraEnim #AuditBPKDipertanyakan,
About the Author
