RI News. Yerevan, Armenia – 30 Oktober 2026. Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP17 CBD) memasuki hari penutupan dengan sejumlah isu krusial yang belum menemukan titik temu. Setelah dua pekan perundingan alot, para delegasi masih berupaya merampungkan Jalur Yerevan (Yerevan Pathway), yakni paket keputusan yang dirancang untuk mempercepat pencapaian target perlindungan alam dunia.
Pertemuan dua tahunan ini pada dasarnya menjadi ajang evaluasi atas komitmen yang disepakati pada tahun-tahun sebelumnya, dengan penekanan pada pelaksanaan nyata dan hasil jangka panjang. Namun, hingga jam-jam terakhir, belum tampak prioritas konkret yang dihasilkan. Irene Wabiwa dari Greenpeace International menyatakan bahwa perundingan belum menghasilkan arah yang jelas.
Laporan penilaian global pertama atas Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF), yang diluncurkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada 15 Oktober, mengungkap bahwa kurang dari setengah target nasional yang dinilai berada di jalur yang tepat. Laporan itu meninjau 23 target global yang disepakati 196 pihak pada COP15 tahun 2022. Memasuki titik tengah menuju tenggat 2030, kemajuan memang terjadi, tetapi dinilai terlalu lambat.
Pada target utama “30×30”, yakni melindungi sedikitnya 30 persen daratan dan lautan pada 2030, data Protected Planet mencatat sekitar 19 persen daratan dan perairan darat serta 10 persen lautan yang saat ini terlindungi.
Sementara itu, laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) berjudul “Nature’s Comeback” yang terbit 29 Oktober menunjukkan pemulihan ekosistem terdegradasi masih timpang. Pemulihan lahan telah mencapai hampir separuh target, sedangkan ekosistem laut dan pesisir baru 23 persen, dan ekosistem air tawar yang paling cepat rusak hanya lima persen. UNEP mengingatkan, keterbatasan pemantauan dan pelaporan berpotensi membuat angka tersebut lebih rendah dari kondisi sebenarnya.
Pendanaan menjadi hambatan terbesar. Pada tahun lalu, negara-negara menyepakati strategi menghimpun minimal US$200 miliar per tahun hingga 2030, sementara kekurangan dana tahunan untuk alam diperkirakan sekitar US$700 miliar. UNEP menghitung investasi pemulihan ekosistem harus meningkat lebih dari empat kali lipat, dari US$64 miliar menjadi US$296 miliar per tahun. Manfaat pemulihan seperti perlindungan banjir, air bersih, dan penyimpanan karbon baru terasa setelah bertahun-tahun, sehingga menyulitkan penggalangan dana segera.
Selama konferensi, pendanaan baru yang diumumkan baru melampaui US$1,8 miliar menurut Sekretariat CBD. Perdebatan pun mengemuka soal siapa yang semestinya menanggung beban. Uni Eropa mendorong ekonomi berkembang yang kaya, seperti negara-negara Teluk dan Tiongkok, untuk bergabung dengan sekitar dua lusin negara pemberi dana yang selama ini didominasi negara Barat. Arab Saudi dan Qatar dilaporkan menolak sehingga pembahasan buntu.
Baca juga : Dilema Energi Bersih: Turbin Angin Tewaskan Jutaan Kelelawar, Riset Ungkap Jalan Keluarnya
Kondisi serupa dialami Dana Cali, mekanisme pembagian keuntungan dari pemanfaatan data genetik organisme. Dana yang diluncurkan awal 2025 dengan target US$1 miliar per tahun itu baru menghimpun sekitar US$10.000 karena kontribusinya bersifat sukarela.
Isu subsidi yang merusak alam juga belum selesai. Target 18 mengamanatkan pemangkasan subsidi semacam itu minimal US$500 miliar per tahun pada 2030, namun negara-negara masih terbelah soal diksi pengurangan atau penghapusan bertahap, termasuk subsidi pertanian.
Pada 27 Oktober, Uni Eropa meluncurkan inisiatif Friends of Credits for Nature and Biodiversity untuk menarik investasi swasta melalui skema kredit yang dapat diperdagangkan. Para pengkritik mengingatkan bahwa kredit alam sulit diverifikasi dan berisiko memicu greenwashing karena perusahaan dapat mengimbangi kerusakan alih-alih menguranginya.
Di sisi lain, desakan untuk mereformasi mekanisme konsensus kian menguat. Syarat kebulatan suara dinilai memberi ruang bagi segelintir negara untuk menghambat kemajuan. Seorang delegasi pemerintah Prancis yang enggan disebutkan namanya menyebut Arab Saudi, Rusia, Argentina, dan Brasil menolak memasukkan rekomendasi dua penilaian ilmiah besar tentang keterkaitan krisis alam dan iklim. Pola serupa juga terlihat dalam isu bahan bakar fosil dan sampah plastik, serta penundaan publikasi laporan IPCC yang pembahasannya akan dilanjutkan pada Desember.
Agenda COP17 turut menyoroti kerja sama tiga Konvensi Rio tentang keanekaragaman hayati, iklim, dan penggurunan. Catherine Weller dari Fauna & Flora menilai sinergi antarkonvensi merupakan langkah yang paling masuk akal dan mudah dicapai.
Isu spesies asing invasif, yang disebut sebagai salah satu dari lima penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati, menghasilkan satu dari empat keputusan yang telah diadopsi pada pekan pertama, bersama kesetaraan gender, pendidikan lingkungan, dan berbagi informasi. Keputusan tersebut mendorong deteksi dini, sistem tanggap cepat, pertukaran data ilmiah, serta akses pendanaan dan teknologi. Weller menekankan peran dunia usaha dalam pencegahan karena banyak jalur penyebaran berkaitan dengan perdagangan, transportasi, dan rantai pasok.
Masyarakat adat turut menuntut penghormatan hak, pengakuan pengetahuan tradisional, dan partisipasi bermakna dalam keputusan atas wilayah yang mereka jaga. COP17 juga dijadwalkan menetapkan tuan rumah KTT keanekaragaman hayati 2028, dengan Panama dan Ekuador sebagai kandidat.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tagline: #KeanekaragamanHayati, #COP17, #YerevanPathway, #Konservasi30x30, #PendanaanAlam, #UNEP, #KrisisIklim, #SpesiesInvasif,
About the Author
