RI News. Warsawa – 1 November 2026. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan bahwa supremasi hukum harus menang atas kekerasan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu (31/10) malam. Pidato itu disampaikan sehari setelah Presiden Karol Nawrocki mencoba memasuki gedung Mahkamah Konstitusi di tengah kebuntuan pengangkatan hakim baru. Peristiwa tersebut menandai puncak ketegangan antara pemerintah dan presiden yang sudah berlangsung lama.
Polisi sempat mengepung gedung Mahkamah ketika konfrontasi berlangsung dan disaksikan langsung oleh publik melalui siaran televisi. Kejadian itu membuat krisis konstitusional Polandia mendapat sorotan luas di luar negeri dan masuk ke dalam diskursus politik Eropa.
Dalam pidatonya, Tusk menyebut kejadian Jumat malam sebagai insiden yang memalukan dan berharap tidak terulang. Menurutnya, upaya memulihkan ketenangan tidak boleh diartikan sebagai penerimaan terhadap pelanggaran hukum maupun kekerasan. Ia menekankan bahwa negara demokratis harus kuat dan mampu menegakkan keadilan.
Perselisihan mengenai Mahkamah Konstitusi Polandia berakar pada 2015, ketika partai Platforma Obywatelska yang berkuasa dan partai oposisi Hukum dan Keadilan (PiS) berbeda pendapat soal pengangkatan lima hakim. Seiring waktu, persoalan ini meluas menjadi konflik tentang independensi peradilan, komposisi Mahkamah, serta kekuatan mengikat putusan-putusannya.
Tusk mengklaim pemerintahnya telah berupaya mencari jalan keluar, tetapi usulan tersebut dihambat oleh PiS dan presiden. Karena itu, mayoritas parlemen memilih menunggu berakhirnya masa jabatan hakim-hakim yang diangkat pada era pemerintahan PiS demi menghindari benturan.
Sejm, majelis rendah parlemen, kemudian memilih hakim-hakim baru yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Namun, Presiden Nawrocki tidak menerima sumpah itu secara resmi, sementara Presiden Mahkamah Bogdan Święczkowski menolak mengizinkan para hakim baru mulai bertugas. Tusk menilai para hakim tersebut diangkat secara sah dan justru menjadi sasaran serangan.
Baca juga : Dari Bandara ke Linimasa: Kaburnya Flávio Bolsonaro Jadi Bahan Tawa Nasional Brasil
Pihak oposisi menuding pemerintahan Tusk berupaya melakukan kudeta. Pemerintah membantah dan menyatakan tengah menjalankan reformasi yang telah lama dibutuhkan untuk memulihkan supremasi hukum setelah bertahun-tahun peradilan diintervensi oleh PiS.
Tusk juga mengkritik politikus dan aktivis yang terkait dengan PiS serta partai sayap kanan jauh Konfederasi atas perilaku mereka selama konfrontasi. Ia mengibaratkan situasi ini dengan pencuri yang mengambil tas tangan seorang perempuan lanjut usia, lalu menuduh pihak lain berbuat kekerasan saat tas itu hendak direbut kembali. Dalam hal tertentu, kata dia, tidak ada ruang kompromi, dan pelanggaran hukum tidak dapat dinegosiasikan.
Lebih lanjut, Tusk menegaskan bahwa tidak seorang politikus pun, termasuk presiden, berhak memasuki pengadilan, memberi instruksi kepada hakim, atau mengintimidasi mereka. Pernyataan itu merujuk pada kunjungan Nawrocki ke gedung Mahkamah setelah memutar balik pesawatnya yang sedang menuju Senegal.
Ia turut memperingatkan bahwa kelompok pro-Rusia dapat memanfaatkan konflik politik ini. Menurut penilaiannya, bot-bot Rusia yang beroperasi di dunia maya mendukung pihak-pihak yang menentang tatanan konstitusional Polandia saat ini.
Tusk berjanji bahwa Mahkamah Konstitusi akan bekerja sesuai konstitusi dan independen dari pemerintah. Sebagai kepala pemerintahan, ia menyatakan akan menyediakan keamanan dan kondisi yang diperlukan agar lembaga itu dapat menjalankan tugasnya.
Meski demikian, pidato tersebut tidak memuat kesepakatan konkret dengan Nawrocki ataupun rencana terperinci untuk menyelesaikan sengketa. Kebuntuan antara pemerintah, presiden, dan pimpinan Mahkamah pun diperkirakan masih akan berlanjut.
Pewarta : Anjar Bramantyo
Tagline: #KrisisPolandia, #DonaldTusk, #MahkamahKonstitusi, #SupremasiHukum, #KarolNawrocki, #PolitikEropa, #IndependensiPeradilan, #DemokrasiPolandia,
About the Author
