RI News. Semarang, 21 Juli 2026 — Deretan masalah struktural yang telah mengakar selama lebih dari satu dekade di Jawa Tengah kembali mengemuka dalam dialog langsung antara masyarakat sipil dan Gubernur Ahmad Luthfi. Konflik tambang, sengketa agraria, persoalan buruh, hingga nasib petani tebu menjadi sorotan utama dalam audiensi yang digelar di Kantor Gubernur, Senin (20/7/2026).
Pertemuan yang diinisiasi oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam “Jateng Guyub” itu menghadirkan perwakilan warga dari berbagai daerah, mulai Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, hingga Kota Semarang, serta kelompok buruh. Mereka menyampaikan keluhan yang dinilai belum menemui titik terang meski berganti kepemimpinan daerah.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, menegaskan bahwa sebagian besar isu yang diangkat bukanlah persoalan baru. “Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ujarnya. Ia mencontohkan konflik tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang terus berlarut, serta aktivitas pertambangan baik legal maupun ilegal yang semakin masif dan merusak ekosistem lingkungan.
Selain isu tambang, audiensi juga membahas konflik agraria, ketenagakerjaan, kerusakan infrastruktur jalan, akses pendidikan, penguatan UMKM, serta pengendalian harga kebutuhan pokok. Dari Blora, masyarakat menyoroti dampak penghentian operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) terhadap petani tebu. Petani terpaksa mengirimkan hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih tinggi, sehingga memangkas pendapatan mereka secara signifikan.
Sementara itu, perwakilan buruh mengungkap dugaan pelanggaran hak pekerja, termasuk pembayaran upah di bawah standar hingga penghambatan pembentukan serikat pekerja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menjamin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap membuka ruang dialog seluas-luasnya. “Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan bahwa seluruh permasalahan akan dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Isu yang menjadi tanggung jawab provinsi akan segera ditindaklanjuti, sementara yang berada di ranah pemerintah pusat atau kabupaten/kota akan dikoordinasikan lintas instansi.
Khusus untuk petani tebu Blora, Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian guna mencari jalan keluar atas terhentinya operasional PG GMM. Untuk infrastruktur jalan provinsi, ia memastikan menjadi prioritas penanganan yang akan dituntaskan.
Di akhir pertemuan, Luthfi menekankan pentingnya tindak lanjut konkret. Setiap aspirasi masyarakat, katanya, tidak boleh sekadar menjadi catatan, melainkan harus berujung pada solusi nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Pewarta : Nandang Bramantyo
Tagline: #KonflikTambang, #SengketaAgraria, #NasibPetaniTebu, #HakBuruh, #JatengGuyub, #DialogGubernur, #PenyelesaianStruktural,
About the Author
