RI News. Semarang, 11 Juli 2026 – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Sikap tegas ini menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi sambil memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan lancar demi kepentingan masyarakat.
Luthfi mengaku prihatin mendalam atas peristiwa hukum yang menimpa Bupati Sukoharjo. Menurutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi harus dimulai dari keteladanan pemimpin di setiap tingkatan. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
“Kita prihatin. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa untuk menciptakan clean and good government itu berangkatnya dari pimpinannya. Ikan itu busuknya dari kepala. Artinya, pemimpin harus memberikan contoh dan suri teladan dalam setiap kegiatan,” ujar Luthfi.
Ia menekankan bahwa seluruh pejabat publik wajib menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi landasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Luthfi juga menegaskan pentingnya equality before the law. “Ini kuncinya. Saya sangat prihatin dan sangat mendukung apa yang dilakukan KPK karena equality before the law, semua sama di muka hukum,” tegasnya.
Meski kepala daerah tersandung kasus hukum, Luthfi memastikan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak boleh terganggu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan pendampingan penuh agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. “Siapa pun pemimpinnya yang menghadapi persoalan hukum, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup jalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk pelaksana tugas (Plt) sesuai ketentuan apabila proses hukumnya telah memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Baca juga : Gibran Dorong Percepatan Prosiwangi: Tol Strategis yang Menyatukan Ekonomi Jawa Timur hingga Bali
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam. Beberapa pihak diamankan, termasuk Bupati Etik Suryani. Operasi tersebut diduga terkait perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga kini, KPK masih mendalami kasus ini.
Pernyataan Gubernur Luthfi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Jawa Tengah tidak akan membiarkan kasus hukum menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pewarta: Nandar Suyadi
Tagline: #IntegritasPemimpin, #PemerintahanBersih, #DukunganKPK, #JatengMaju, #AntiKorupsi, #PelayananPublik, #GoodGovernance,
About the Author
