RI News. Jakarta — Pemerintah terus mempercepat transformasi digital di sektor perlindungan sosial. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan target ambisius bagi sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang akan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan bantuan bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Luhut, peluncuran nasional sistem ini direncanakan pada Oktober atau November 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. “Nanti pada Oktober atau November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” ujar Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menekankan bahwa implementasi Perlinsos digital akan dilakukan secara bertahap namun menyeluruh. “Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” tambahnya.
Saat ini, uji coba atau pilot project sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) telah berjalan di 42 kabupaten/kota. Masyarakat di wilayah tersebut ditargetkan menyelesaikan pendaftaran paling lambat akhir Juli 2026. “Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” jelas Luhut.
Untuk memastikan kelancaran program, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pilot project pada awal Juli mendatang. Luhut menyebutkan kemungkinan kunjungan pada tanggal 6, 7, 8, atau 9 Juli ke Surabaya, Banyuwangi, atau Bali, tergantung pilihan Presiden.
Baca juga : Dorong Optimalisasi Digital: Kemenkum Ajak Seluruh Kementerian Evaluasi SPBE Secara Kolaboratif
Perlinsos digital merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi DPI yang telah dimutakhirkan. Melalui digitalisasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, sekaligus memangkas berbagai hambatan administrasi dan ketidakakuratan data kependudukan yang selama ini sering menjadi kendala.
Dengan mengintegrasikan identitas kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga ke dalam satu sistem yang terhubung, diharapkan akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial akan menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih baik.
Pewarta : Albertus Parikesit
Tagline : #PerlinsosDigital, #DigitalisasiPemerintah, #LuhutPandjaitan, #PrabowoSubianto, #TransformasiDigital, #InfrastrukturPublikDigital, #PerlindunganSosialIndonesia,
About the Author
