RI News. Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas fiskal negara dengan menerapkan pembatasan ketat terhadap pengajuan anggaran baru dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi harga komoditas energi dan inflasi domestik.
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Sabtu lalu.
Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan program efisiensi belanja yang lebih luas di lingkup pemerintah pusat. Awalnya, pemerintah menargetkan pemotongan sekitar 10 persen pada anggaran belanja masing-masing K/L. Namun, Menkeu menyatakan bahwa besaran potongan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam.
“Kami lagi hitung semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan efisiensi 10 persen, tapi kalau ditawarkan, mereka malah minta tambah terus. Ya sudah, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persentasenya lagi kami diskusikan,” jelasnya.
Purbaya menekankan bahwa pembatasan dan efisiensi ini tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, kebijakan difokuskan pada penundaan belanja yang bersifat non-prioritas atau memiliki dampak lambat terhadap perekonomian.
“Kami akan menyisir komponen belanja yang bisa ditunda sementara, seperti rapat-rapat yang kurang jelas manfaatnya, atau program dengan akselerasi lambat terhadap pertumbuhan. Fokusnya pada belanja operasional internal yang tidak mendesak,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah menjamin bahwa likuiditas di sistem perekonomian tetap terjaga. Belanja yang memang bersifat wajib dan memiliki dampak langsung akan tetap dieksekusi tepat waktu.
Baca juga : Prabowo Pimpin Shalat Id di Aceh, Mensesneg Ajak Bangkitkan Semangat Kerja Keras dan Persatuan Pasca-Lebaran
“Kami pastikan belanja pemerintah yang harus dibelanjakan itu tepat waktu, bukan yang dipotong. Likuiditas di sistem perekonomian kami pantau harian,” tegas Purbaya.
Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya yang disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (19/3). Saat itu, ia menegaskan bahwa efisiensi akan menyasar program-program dengan multiplier effect rendah terhadap ekonomi, sehingga ruang fiskal yang diperoleh dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Di tengah wacana penghematan yang semakin menguat, muncul usulan pemotongan gaji bagi menteri dan wakil menteri sebagai bentuk solidaritas. Purbaya menyatakan dukungan penuh terhadap ide tersebut, menilainya sebagai langkah simbolis namun nyata dalam upaya mengurangi beban belanja negara.
Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen utama untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali di bawah batas aman, sambil memastikan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gejolak eksternal yang tidak menentu. Pemerintah terus memantau perkembangan global dan siap menyesuaikan langkah-langkah fiskal secara proporsional.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
