RI News. Bangkalan – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja sekaligus meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Minggu (4/5/2026). Program ini menandai komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Pulau Madura.
Dalam sambutannya di Jalan Sukolilo Raya, Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Maruarar Sirait menyatakan bahwa alokasi BSPS tahun ini cukup signifikan bagi masyarakat Madura. Kabupaten Bangkalan sendiri mendapat jatah 573 unit rumah dari total 3.873 unit yang dialokasikan untuk seluruh Pulau Madura. Sisanya tersebar di Kabupaten Sampang (1.300 unit), Pamekasan (1.200 unit), dan Sumenep (800 unit).
Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi hingga 33.000 unit BSPS pada 2026, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4.165 unit.

“Program BSPS tahun anggaran 2026 ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan perumahan di daerah,” ujar Maruarar Sirait.
Selain bantuan stimulan, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan mikro perumahan di bawah Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan. Skema ini diharapkan memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.
Maruarar menekankan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian. Program ini melibatkan berbagai lapisan usaha, mulai dari penyedia material bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga sektor keuangan. “Perumahan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah yang telah mendukung penganggaran program ini. Anggota Badan Anggaran DPR RI Ansari yang hadir mewakili MH Said Abdullah menyatakan bahwa BSPS merupakan bentuk kehadiran negara yang nyata bagi masyarakat bawah.
Baca juga : Prabowo Tekankan Akuntabilitas Anggaran Negara dalam Pertemuan Strategis dengan PPATK
“Konsep swadaya dalam program ini menjadi kekuatan utama karena masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan rumah mereka sendiri,” kata Ansari, yang juga menyoroti perhatian khusus pemerintah pusat terhadap masyarakat Madura.
Kunjungan Menteri Maruarar diakhiri dengan peninjauan langsung ke lapangan. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah pasangan tunawicara di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, yang terdata sebagai calon penerima bantuan. Menteri menyatakan kepuasannya karena calon penerima telah sesuai dengan kriteria, yaitu berpenghasilan rendah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Moh Fauzan Ja’far, Forkopimda Pemkab Bangkalan, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak.
Peluncuran BSPS 2026 di Madura diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memberikan stimulus ekonomi lokal yang inklusif, sejalan dengan upaya pemerintah memperluas akses perumahan yang layak di wilayah-wilayah tertinggal.
Pewarta : Wisnu H


