RI News Portal. Nairobi, Kenya. 15 Februari 2026 — Di tengah hiruk-pikuk KTT ke-39 African Union (AU) yang baru saja dibuka di ibu kota Ethiopia, narasi resmi tentang “keamanan air dan sanitasi berkelanjutan” sebagai tema tahun ini seolah berusaha menutupi retakan yang semakin lebar di tubuh organisasi tersebut. Di balik agenda strategis yang mulia — menghubungkan akses air bersih dengan Agenda 2063 — terdengar suara generasi muda benua yang semakin keras: African Union bukan lagi milik mereka.
Afrika kini menjadi rumah bagi populasi termuda di dunia, dengan lebih dari 400 juta jiwa berusia 15–35 tahun. Proyeksi demografi menunjukkan angka itu akan berlipat ganda menjelang 2050. Ironisnya, benua yang pertumbuhan penduduknya paling pesat ini justru menjadi satu-satunya wilayah di mana tingkat kemiskinan penduduknya terus meningkat. Paradoks ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga menjadi katalisator maraknya kudeta militer di berbagai negara sejak satu dekade terakhir.
Para analis politik kontemporer menilai bahwa krisis legitimasi AU bukan sekadar soal kegagalan memenuhi ekspektasi kaum muda, melainkan kegagalan struktural dalam mentransformasi diri menjadi institusi yang benar-benar berbasis warga negara (citizen-driven). Seperti diungkapkan seorang pengamat senior di bidang konflik Afrika, organisasi yang didirikan untuk memupuk persatuan negara-negara Afrika ini terlalu lama terjebak dalam paradigma antar-pemerintah (inter-governmental), di mana prioritas utama adalah melindungi kepentingan elite politik daripada merespons aspirasi rakyat.

Bukti nyata dari jarak emosional itu terlihat dalam respons AU terhadap berbagai pemilu kontroversial belakangan ini. Di beberapa negara Afrika Timur dan Barat, proses elektoral yang diwarnai intimidasi, penahanan oposisi, dan pembatasan akses informasi sering kali hanya mendapat kritik lembut dari misi pengamat AU — bahkan terkadang diikuti pernyataan yang terkesan mendukung petahana. Reaksi di kalangan netizen muda pun cepat: label “klub kediktatoran” atau “blok pemimpin tua” menjadi viral, mencerminkan persepsi luas bahwa AU lebih berfungsi sebagai alat pelestari status quo daripada agen perubahan.
Tantangan penegakan resolusi juga tetap menjadi kelemahan kronis. Banyak negara anggota yang lalai membayar iuran atau secara selektif menerima keputusan bersama, sehingga resolusi penting — mulai dari sanksi terhadap perubahan konstitusi ilegal hingga upaya mediasi konflik — sering kali hanya menjadi kertas kosong. Di Nigeria, misalnya, warga biasa mengeluhkan bahwa kekayaan mineral negara tidak mampu menyelesaikan krisis keamanan dan ekonomi, sementara AU terlihat absen dalam menuntut akuntabilitas para pemimpin.
Baca juga : Transformasi Lapas: Dari Penjara Menjadi Lumbung Ketahanan Pangan dan Pusat Pemberdayaan UMKM Nasional
Meski demikian, KTT kali ini membuka ruang diskusi penting tentang dampak pemotongan bantuan internasional, respons terhadap perubahan iklim, serta krisis kemanusiaan di berbagai wilayah seperti Sudan, Sahel, dan timur Republik Demokratik Kongo. Ketua Komisi AU menegaskan kembali seruan penghentian segera kekerasan terhadap rakyat Palestina, sebuah posisi yang mendapat apresiasi dari pihak Palestina dan memperkuat citra solidaritas Afrika di panggung global.
Namun para pengamat independen menekankan satu pesan utama: tanpa reformasi internal yang radikal — termasuk mekanisme yang lebih kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pemimpin negara anggota, inklusi suara pemuda dalam pengambilan keputusan, serta pergeseran paradigma dari elite-sentris menjadi people-centered — AU berisiko kehilangan relevansi di mata generasi yang akan menentukan masa depan benua. Di usia ke-39, pertanyaan terbesar bukan lagi apa yang dibahas di Addis Ababa, melainkan apakah organisasi ini masih mampu menjadi wadah harapan bagi ratusan juta pemuda Afrika yang haus perubahan.
KTT dua hari ini mungkin akan menghasilkan deklarasi dan komitmen baru soal air dan sanitasi. Namun bagi banyak anak muda di Lagos, Nairobi, atau Dakar, kata-kata indah itu hanya akan bermakna jika diikuti tindakan nyata yang mengembalikan kepercayaan bahwa African Union benar-benar milik mereka.
Pewarta : Setiawan Wibisono

