RI News Portal. Tapanuli Selatan – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meresmikan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memindahkan korban bencana hidrometeorologi dari pengungsian menuju tempat tinggal yang lebih layak dan aman.
Acara ditandai dengan pengguntingan pita secara simbolis oleh Mendagri Tito Karnavian, disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta perwakilan masyarakat setempat. Huntara yang diresmikan ini merupakan salah satu dari ratusan unit yang telah dibangun di wilayah Sumatera Utara sebagai respons terhadap banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejak akhir November 2025, menyebabkan ribuan rumah rusak hingga hanyut serta memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menekankan bahwa upaya penyediaan hunian sementara tidak hanya berlangsung di Sumatera Utara, melainkan juga di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Menurutnya, sebagian besar huntara di ketiga provinsi tersebut sudah mulai dihuni warga, menandakan progres positif dalam tahap pemulihan darurat.
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan yang terstruktur dan jelas. Bagi rumah rusak ringan, kami siapkan bantuan Rp15 juta; rusak sedang Rp30 juta; dan rusak berat Rp60 juta per unit rumah,” ujar Tito Karnavian. Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal secara total karena rumah hanyut, lanjutnya, pemerintah akan menyediakan hunian tetap melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk skema perorangan maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan perumahan kolektif.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan. “Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota segera mendata dan memvalidasi secara spesifik serta transparan siapa saja yang berhak. Ini uang negara, harus tepat sasaran dan tidak boleh ada penyimpangan,” tegasnya.
Baca juga : Excavator Jadi ‘Tangan Tambahan’ TNI Percepat Pembangunan Desa di Wonogiri
Selain peresmian huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada sejumlah warga yang memilih tinggal di rumah kontrakan selama masa transisi. Bantuan tersebut mencakup Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan per keluarga, ditambah uang lauk-pauk Rp15 ribu per hari per orang.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam mendukung proses pemulihan. Sejak akhir November 2025, ia mengaku telah turun langsung ke berbagai lokasi pengungsian dan menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, menjadi kunci agar warga terdampak segera kembali ke kehidupan normal.
Peresmian huntara di Simarpinggan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam rangkaian percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Dengan adanya hunian sementara yang layak, diharapkan beban psikologis dan logistik bagi korban dapat segera berkurang, sekaligus membuka jalan menuju pembangunan hunian tetap yang lebih permanen dan tahan bencana.
Pewarta: Adi Tanjoeng
About the Author
