RI News Portal. Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut hingga kuartal ketiga tahun ini tidak hanya menjadi persoalan angka, melainkan juga ujian terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, menggarisbawahi bahwa faktor paling krusial yang akan menentukan arah mata uang adalah persepsi pasar terhadap integritas kebijakan Bank Indonesia (BI), terutama dalam menjaga independensi dari tekanan fiskal pemerintah.
“Tren pelemahan yang terjadi berpotensi memburuk. Faktor paling krusial yang perlu diantisipasi adalah stabilitas fiskal dan kebijakan moneter yang semakin didominasi oleh kepentingan fiskal atau fiscal dominance,” tegas Wijayanto dalam analisisnya, Selasa (10/9).
Konsep fiscal dominance mengacu pada situasi di mana kebijakan moneter bank sentral didikte oleh kebutuhan pendanaan defisit anggaran pemerintah, yang dapat mengorbankan target inflasi dan stabilitas nilai tukar. Menurut Wijayanto, kekhawatiran pasar akan fenomena inilah yang kini menjadi beban psikologis bagi rupiah, di samping faktor eksternal seperti penguatan dolar AS.
Ia juga mengingatkan agar analisis pelemahan rupiah tidak dilakukan secara sempit hanya terhadap dolar AS. “Dolar AS sendiri sebenarnya melemah hampir 10 persen terhadap tujuh mata uang utama dunia dalam setahun terakhir. Jika rupiah dibandingkan dengan basket currency tersebut, depresiasinya mencapai hampir 14 persen. Ini kondisi yang serius,” paparnya.
Tantangan ini, lanjut Wijayanto, menjadi bagian dari ujian awal bagi Deputi Gubernur BI terpilih, Thomas Djiwandono. Kapasitasnya dinilai akan diuji dalam mengelola sentimen pasar yang muncul pasca-penunjukannya. “Sentimen itu sifatnya temporer. Namun, ia harus membuktikan kapasitasnya dan memastikan kehadirannya tidak memperburuk persepsi mengenai independensi BI,” jelasnya.
Di sisi lain, pasar sempat merespons positif komitmen BI menjaga stabilitas. Pada perdagangan Selasa, rupiah ditutup menguat tipis. Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menilai penguatan tersebut didorong oleh respons positif terhadap intervensi BI di pasar spot dan non-deliverable forward (NDF), baik domestik maupun luar negeri.
Namun, para pengamat memandang, intervensi jangka pendek saja tidak cukup. Fondasi yang harus diperkuat adalah kepercayaan bahwa BI memiliki ruang gerak yang independen untuk menahan laju inflasi dan menjaga nilai rupiah, tanpa terkendala oleh target-target fiskal jangka pendek pemerintah. Jika sinyal fiscal dominance semakin kuat, tekanan terhadap rupiah diprediksi akan semakin sulit dibendung hanya dengan intervensi di pasar valas.
Peringatan Wijayanto ini menempatkan isu tata kelola kebijakan ekonomi makro sebagai jantung persoalan. Ke depan, fokus pasar tidak hanya pada angka defisit atau tingkat suku bunga, tetapi pada bagaimana dinamika hubungan antara otoritas fiskal dan moneter akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap mata uang Indonesia.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
