RI News Portal. Semarang – Banjir yang melanda kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah sejak awal Januari 2026 belum sepenuhnya reda, meninggalkan ribuan warga terpaksa bertahan di lokasi pengungsian. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, hingga Kamis (22/1/2026), lebih dari 5.300 orang masih mengungsi di tiga kabupaten/kota utama terdampak: Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi, menjelaskan bahwa jumlah pengungsi di Kota Pekalongan mencapai lebih dari 2.000 jiwa, Kabupaten Kudus sekitar 2.200 jiwa, serta Kabupaten Pati sebanyak 1.100 jiwa. Angka ini mencerminkan situasi darurat yang berkelanjutan, meskipun di beberapa titik seperti Kabupaten Pati, jumlah desa terendam mulai berkurang dari ratusan menjadi puluhan desa akibat proses surut secara bertahap.
“Meski sebagian wilayah mulai mengering, banjir masih merendam rumah-rumah penduduk, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Jumlah warga terdampak secara keseluruhan diperkirakan jauh lebih besar daripada yang tercatat sebagai pengungsi,” ujar Bergas saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Kerugian material akibat banjir ini diprediksi mencapai nilai signifikan. Bergas memperkirakan, untuk satu unit rumah yang terendam saja, kerugian minimal mencapai Rp2 juta, belum termasuk rusaknya sawah, infrastruktur jalan, tanggul, serta fasilitas pendukung lainnya. Di lapangan, banjir juga menyebabkan kerusakan parah pada jalur Pantura timur, termasuk di wilayah Kudus-Pati, yang mempersulit mobilitas dan distribusi bantuan.
Upaya penanganan darurat terus digencarkan oleh BPBD bersama TNI, Polri, serta relawan. Prioritas utama diberikan pada evakuasi kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, ke tempat-tempat aman seperti gedung sekolah, masjid, dan balai desa yang telah disiapkan sebagai posko pengungsian. “Keselamatan jiwa warga adalah yang terpenting. Kami pastikan mereka berada di lokasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bantuan,” tambah Bergas.
Bantuan logistik mengalir dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota, Palang Merah Indonesia (PMI), Baznas, serta organisasi kemasyarakatan. Paket bantuan mencakup makanan siap saji, pakaian, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan higienis dasar.
Baca juga : Pemerintah Percepat Operasional 27 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Target Rampung April 2026
Untuk menekan intensitas hujan yang memicu banjir lanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 24 Januari 2026. Program yang awalnya direncanakan berakhir pada 21 Januari ini bertujuan mereduksi curah hujan di wilayah rawan, khususnya kawasan Muria Raya dan sekitarnya.
BPBD Jawa Tengah juga mengeluarkan imbauan kewaspadaan tinggi hingga Februari 2026 mendatang, mengingat prakiraan cuaca ekstrem masih berpotensi berlanjut. Masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan rendah diminta menyiapkan jalur evakuasi mandiri serta segera berpindah ke tempat aman jika air kembali naik. Bergas menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur tangguh bencana ke depan, seperti normalisasi sungai, peninggian tanggul, dan sistem drainase yang lebih baik, untuk mengurangi risiko banjir berulang di masa mendatang.
Situasi ini menjadi pengingat betapa rentannya kawasan Pantura terhadap perubahan iklim dan curah hujan ekstrem, sekaligus menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih terintegrasi dalam pencegahan dan respons bencana.
Pewarta: Ikhwanudin
About the Author
