RI News Portal. Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan fisik sebanyak 27.191 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada Maret atau paling lambat April 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/1/2026), di tengah upaya akselerasi program nasional yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan.
Menurut Ferry, hingga awal Januari 2026, proses konstruksi fisik termasuk gudang dan fasilitas pendukung telah berlangsung di 27.191 lokasi tersebut. “Insyaallah Maret atau paling lambat April sudah selesai bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia seperti pengawas, pengurus, serta pengembangan sistem informasi manajemen koperasi sedang digenjot agar unit-unit tersebut bisa langsung beroperasi pasca penyelesaian pembangunan.
Tahap awal ini menjadi fondasi bagi target ambisius pemerintah mencapai 80 ribu unit Kopdes/Kel Merah Putih pada akhir 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ferry menjelaskan bahwa 27 ribu unit yang sedang dibangun akan menjalani uji coba operasional terlebih dahulu, sebelum ekspansi bertahap ke angka akhir tersebut. “Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden nanti akan mencapai 80 ribu koperasi di akhir tahun ini,” tambahnya.
Program Kopdes/Kel Merah Putih secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025, dengan visi menjadikan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi pedesaan. Harapannya, kehadiran koperasi ini tidak hanya memperkuat kemandirian masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi nasional melalui peningkatan akses layanan dasar dan produktivitas lokal.
Pendanaan program ini bersumber dari berbagai skema, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, serta dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khususnya, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mendapat penugasan untuk membangun gerai, gudang, dan infrastruktur logistik pendukung.
Setiap unit koperasi dialokasikan plafon pendanaan hingga Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp2,5 miliar diperuntukkan bagi belanja modal (capital expenditure/capex) guna pembangunan gedung dan perlengkapan operasional, sementara Rp500 juta sisanya untuk biaya operasional (operational expenditure/opex). Infrastruktur wajib yang dibangun mencakup tujuh gerai utama: kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin (cold storage), serta sarana logistik terintegrasi.
Awalnya, pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi yang telah memiliki legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Namun, dengan penyesuaian jadwal terkini, Ferry optimistis tahap pertama berupa 27 ribu unit akan menjadi tonggak penting menuju realisasi visi besar tersebut, sekaligus membuktikan efektivitas pendekatan berbasis desa dalam pembangunan ekonomi inklusif.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
