RI News Portal. Tel Aviv, Israel — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi pendudukan penuh kembali atas Jalur Gaza, sebuah langkah yang dapat memicu reaksi keras baik dari komunitas internasional maupun dalam negeri Israel sendiri. Kabar ini pertama kali dilaporkan media Israel pada awal Agustus 2025.
Rencana tersebut akan menjadi eskalasi besar dari perang yang telah berlangsung hampir dua tahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan warga sipil Palestina dan sandera yang masih hidup, opsi ini dinilai dapat semakin memperparah isolasi internasional terhadap Israel, yang saat ini tengah menghadapi tekanan global terkait dugaan kejahatan perang.
Rencana pendudukan ini tidak hanya menuai kritik internasional, tetapi juga mendapat tentangan kuat dari dalam negeri. Keluarga para sandera yang masih ditahan Hamas menyebut rencana tersebut sebagai “vonis mati” bagi orang yang mereka cintai. Sementara itu, sejumlah tokoh dalam lembaga keamanan Israel menolak gagasan pendudukan tanpa batas waktu, karena dinilai akan menyulitkan dan memperpanjang keterlibatan militer di wilayah konflik.
Netanyahu diduga menggunakan ancaman pendudukan sebagai taktik negosiasi dalam pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, yang saat ini tengah mengalami kebuntuan. Namun, para pengamat juga menilai bahwa langkah ini bertujuan untuk memuaskan tekanan dari mitra koalisi sayap kanan yang sejak awal mendukung pendudukan penuh atas Gaza, pengusiran sebagian warga Palestina melalui “emigrasi sukarela”, dan pembangunan kembali permukiman Yahudi.
Jika pendudukan penuh dilakukan, Israel harus melancarkan operasi militer di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Deir al-Balah dan zona kemanusiaan Muwasi, tempat ratusan ribu warga Palestina tinggal di kamp pengungsian darurat. Operasi ini dikhawatirkan akan memicu pengungsian massal lanjutan dan memperburuk krisis pangan yang telah dinyatakan oleh sejumlah badan PBB sebagai awal dari bencana kelaparan.
Di sisi lain, sekitar 20 sandera yang diyakini masih hidup juga berada dalam bahaya besar, karena Hamas disebut telah memerintahkan agar mereka dibunuh jika pasukan Israel mendekat.
Baca juga : Festival Gajah Fest 2025: Sinergi Konservasi, Pariwisata, dan Budaya di Taman Nasional Way Kambas
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas sejak serangan balasan Israel dimulai. Meski kementerian tersebut berada di bawah otoritas Hamas, data yang disampaikan tetap menjadi sumber acuan utama bagi PBB dan lembaga internasional, karena dikelola oleh tenaga medis profesional.
Israel saat ini tengah menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, serta surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pemerintah Israel menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk fitnah antisemit, dan menegaskan telah berupaya meminimalkan korban sipil. Namun, banyak kalangan internasional menilai bahwa Israel gagal menunjukkan itikad untuk mengakhiri konflik secara damai dan justru memperkuat gagasan pemaksaan pemindahan penduduk Gaza.
Jika pendudukan dilaksanakan, Israel akan menjadi penguasa tunggal atas wilayah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan, yang dihuni sekitar 7 juta orang Yahudi dan 7 juta warga Palestina. Sebagian besar warga Palestina tidak memiliki hak politik, termasuk hak suara. Sejumlah organisasi HAM global bahkan telah sejak lama menyatakan situasi ini sebagai bentuk apartheid modern.
Netanyahu sejauh ini menolak keterlibatan Otoritas Palestina dalam pemerintahan pascaperang Gaza, dan belum menawarkan rencana jelas untuk pembangunan kembali wilayah tersebut. Sementara itu, Hamas menyatakan hanya akan melepaskan para sandera jika Israel menyetujui gencatan senjata permanen dan menarik pasukannya dari Gaza. Hamas juga menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kekuasaan, tetapi tidak akan meletakkan senjata selama Israel masih menduduki wilayah yang diakui sebagai bagian dari negara Palestina masa depan.
Dengan meningkatnya ketegangan, Israel menghadapi dilema eksistensial yang kian nyata: mendirikan negara Palestina dan mempertahankan identitas demokratisnya, atau memerintah secara permanen atas jutaan warga Palestina tanpa hak dan menghadapi konsekuensi internasional yang makin berat.
Apapun yang diputuskan Netanyahu dan pemerintahannya, masa depan Gaza dan stabilitas kawasan Timur Tengah saat ini berada di ambang krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pewarta : Setiawan Wibisono S.TH
About the Author
