RI News Portal. Entikong, Sanggau – Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tengah mengebut proses legalisasi seluruh Koperasi Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui pendaftaran resmi ke notaris. Seluruh desa dan kelurahan diwajibkan merampungkan proses administrasi tersebut paling lambat 30 Juni 2025 sebagai syarat legal formal menjelang peluncuran nasional koperasi pada 12 Juli 2025.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PM-Pemdes) Kabupaten Sanggau, Edy Santana, dalam keterangannya pada Selasa (10/6/2025). “Pemerintah pusat memberikan durasi waktu selama bulan Juni untuk menuntaskan pendaftaran Koperasi Merah Putih ke notaris untuk melegalkan keberadaan koperasi sebelum peluncuran serentak pada tanggal 12 Juli,” ujar Edy.
Langkah percepatan ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui model koperasi berbasis masyarakat. Di Kabupaten Sanggau sendiri, keterlibatan lintas dinas telah diorganisasi secara sistematis
Menurut Edy, Dinas PM-Pemdes bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perindagkop UM) Kabupaten Sanggau untuk menyusun jadwal pendaftaran kolektif. Dalam skema tersebut, tim gabungan dari kedua dinas akan mendatangi setiap kecamatan bersama notaris yang telah diberi kewenangan menangani legalitas Koperasi Merah Putih.
“Jadwal telah disusun sedemikian rupa agar efektif, dengan mempertimbangkan ketersediaan notaris yang berwenang,” jelas Edy. Ia menambahkan, peran Dinas PM-Pemdes terbatas pada fasilitasi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai dasar pendirian koperasi, sementara proses legalisasi formal menjadi tanggung jawab Dinas Perindagkop UM.
Instruksi percepatan dari pemerintah pusat menekankan pentingnya legalitas koperasi sebagai entitas ekonomi resmi yang memiliki kekuatan hukum. Dengan tenggat waktu hingga 30 Juni 2025, empat notaris ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan pengesahan akta pendirian di seluruh kecamatan.
Baca juga : Membangun Sintang yang Damai dan Sejahtera: Bupati Ajak Seluruh Komponen Masyarakat Bersinergi
“Diharapkan seluruh desa sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebelum akhir Juni, sehingga pada 12 Juli, peluncuran Koperasi Merah Putih dapat dilakukan secara serentak dan sah secara hukum,” tegas Edy.
Langkah ini menandai fase penting dalam pembangunan ekonomi perdesaan berbasis koperasi. Legalitas formal koperasi diyakini menjadi fondasi penting untuk mengakses pembiayaan, dukungan pemerintah, serta memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha mikro di tingkat lokal. Namun, tantangan logistik, keterbatasan SDM notaris, dan kesiapan administrasi desa menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.
Dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan desa, skema kolektif pendaftaran koperasi ini mencerminkan pendekatan integratif antara regulasi negara dan pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan. Model seperti ini berpotensi menjadi praktik baik (best practice) dalam reformasi birokrasi layanan publik di sektor ekonomi kerakyatan.
Pewarta : Salmi Fitri
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
#teman, #all, #wartawan, #berita
