RI News Portal. Subang, Jawa Barat – Dalam upaya memperkuat tata kelola pertambangan lokal dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Pagaden menggelar pertemuan strategis dengan para pengusaha tambang di wilayah Kecamatan Pagaden pada Kamis, 23 Mei 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Pagaden, Drs. Muhamad Rudi, dan dihadiri oleh Kapolsek Pagaden, AKP Ikin Sodikin, SH, serta unsur staf kecamatan dan perwakilan pengusaha tambang.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Camat Pagaden ini bertujuan untuk menyelaraskan komitmen antara pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, dan pelaku usaha tambang terkait kewajiban perizinan sebagai dasar legalitas operasional tambang.
Kapolsek Pagaden, AKP Ikin Sodikin, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihak Muspika secara kolektif meminta para pengusaha untuk tidak menjalankan aktivitas penambangan sebelum mengantongi izin resmi dari instansi terkait. “Waktu pertemuan pada 23 Mei 2025 yang lalu, kami sudah menegaskan dalam rapat dengan Pak Camat, Kasi Trantib, dan para pengusaha, bahwa galian tidak boleh dibuka selama belum memiliki izin,” ujar AKP Ikin Sodikin.
Dalam kerangka regulasi nasional, kegiatan pertambangan wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mengatur bahwa setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah. Selain itu, aspek lingkungan, sosial, dan keselamatan kerja menjadi perhatian penting dalam setiap proses perizinan.
Pertemuan ini mencerminkan pendekatan preventif yang dilakukan oleh Muspika Pagaden untuk mencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal (illegal mining) yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan tambang tanpa izin kerap menimbulkan persoalan serius seperti kerusakan ekosistem, konflik sosial, serta kerugian bagi negara akibat kehilangan potensi penerimaan daerah.
Baca juga : Rotasi 117 Perwira Pinggi TNI: Strategi Pembinaan dan Adaptasi Pertahanan Nasional
Dari sisi etika pemerintahan dan tata kelola, inisiatif Muspika ini menunjukkan semangat penguatan pengawasan di tingkat lokal serta upaya kolaboratif antarsektor dalam membangun kepatuhan hukum. Pendekatan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di sektor pertambangan daerah.
Meski demikian, efektivitas implementasi komitmen ini sangat bergantung pada mekanisme pengawasan lanjutan serta keberanian aparatur untuk menindak tegas pelanggaran. Oleh karena itu, keberlanjutan hasil pertemuan 23 Mei 2025 ini memerlukan pemantauan berkala, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.
Musyawarah yang dilakukan Muspika Kecamatan Pagaden menjadi contoh bagaimana pemerintah lokal dapat memainkan peran penting dalam mengawal pelaksanaan regulasi nasional di sektor pertambangan. Dengan menekankan legalitas, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial, forum ini diharapkan mampu mendorong praktik usaha tambang yang taat hukum dan berorientasi pada keberlanjutan.
Pewarta : Galih Prayudi
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
