RI News Portal. Pekanbaru, 28 Juli 2025 — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Riau, sebagai bagian dari upaya pemantauan implementasi awal program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya evaluasi berbasis partisipasi, dengan membuka ruang bagi masukan orang tua siswa sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program.
“Ini sekolah rakyat kedua yang kami kunjungi. Kita tadi melihat ruang kelas, ruang makan, ruang tidur. Ini yang paling penting,” ujar Gibran dalam konferensi pers di lingkungan sekolah, Senin (28/7/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi pengawasan lapangan terhadap salah satu program prioritas nasional yang menyasar kelompok sosial ekonomi bawah. Sekolah Rakyat didesain sebagai model pendidikan berasrama dan tanpa biaya, yang tidak hanya menyediakan pembelajaran formal, tetapi juga kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan bimbingan karakter. Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan menyeluruh.
Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru sendiri saat ini menampung 100 siswa dan telah menjalani proses belajar selama tiga minggu sejak peluncurannya pada 14 Juli 2025. Dalam peninjauannya, Wapres Gibran secara langsung memantau fasilitas ruang belajar, asrama, serta interaksi siswa dengan para pendidik. Ia menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan kualitas fasilitas yang dinilai cukup memadai untuk mendukung lingkungan belajar yang sehat dan produktif.
Namun demikian, Wapres menekankan bahwa sebagai program baru, Sekolah Rakyat masih memerlukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua murid dianggap penting dalam proses evaluasi. “Akan terus kami evaluasi. Masukan-masukan dari orang tua murid akan kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.
Secara akademis, pendekatan evaluatif partisipatif yang diadopsi oleh Wapres Gibran merefleksikan paradigma tata kelola pendidikan inklusif, di mana keterlibatan stakeholder akar rumput—dalam hal ini orang tua dan masyarakat sekitar—diposisikan sebagai aktor penting dalam kebijakan pendidikan publik. Hal ini sejalan dengan teori partisipatif dalam kebijakan sosial yang menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dalam rangka efektivitas program negara.
Program Sekolah Rakyat sendiri mengandung dimensi strategis dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam konteks disparitas akses pendidikan di wilayah urban dan rural. Dengan menyediakan pendidikan dan kebutuhan dasar secara terintegrasi, negara berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak diskriminatif bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Turut mendampingi dalam kunjungan ini adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Kehadiran pejabat daerah tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional.
Program Sekolah Rakyat dapat dikaji lebih lanjut dalam konteks intervensi kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan dasar (basic needs approach), serta peranannya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target pendidikan inklusif dan berkualitas (SDG 4). Model evaluasi yang dikembangkan dari masukan masyarakat juga bisa menjadi studi kasus mengenai praktik good governance dalam kebijakan sosial.
Pewarta : Albertus Parikesit
