
RI News Portal. Jakarta, 8 Agustus 2025 — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menerima jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dalam sebuah pertemuan strategis di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyuarakan aspirasi desa, khususnya terkait peningkatan alokasi dana operasional dan penyelesaian status desa yang berada di kawasan hutan.
Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, menyampaikan usulan peningkatan alokasi dana operasional desa dari 3 persen menjadi 5 persen. Menurutnya, penambahan ini krusial untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelayanan publik dan pengelolaan administratif.
“Peningkatan ini akan memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien,” ujar Surta seusai pertemuan.
Sebagai catatan, alokasi dana operasional desa saat ini diatur dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, yang menetapkan batas maksimal 3 persen dari total dana desa.

Isu lain yang mengemuka adalah permintaan dukungan Wapres untuk membantu 22.000 desa yang berada di kawasan hutan agar dapat dilepaskan dari status tersebut. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP APDESI, Asri Anas, menyoroti dampak status kawasan hutan terhadap keterbatasan akses lahan produktif bagi masyarakat desa.
Contoh konkret ditemukan di Aceh, di mana 10 desa di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara berada dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser. Fenomena serupa juga terjadi di Jawa Barat, dengan ribuan desa menghadapi kendala serupa.
“Masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan perkebunan, padahal mereka sudah tinggal secara turun-temurun,” jelas Asri.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wapres Gibran menyatakan bahwa seluruh masukan akan dipelajari secara mendalam. Ia menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Astacita ke-6.
“Peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi akan terus menjadi prioritas pemerintah,” tegas Wapres.
Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Wapres mendengarkan langsung aspirasi dari 30 pengurus APDESI yang hadir, berdasarkan hasil Rakernas yang digelar pada Jumat pagi.
Wapres juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung program prioritas nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program makanan bergizi gratis. Ia berpesan agar dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diteruskan hingga ke tingkat desa.
Sebagai organisasi yang menaungi perangkat desa di seluruh Indonesia, APDESI berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinergi antardesa. Organisasi ini menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pewarta : Yudha Purnama
