RI News Portal. Jakarta 22 Desember 2025 – Perkembangan diplomatik terkini di Florida, Amerika Serikat, menandai fase intensif dalam upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun keempat. Utusan khusus Gedung Putih, Steve Witkoff, mengumumkan pada 21 Desember bahwa pembicaraan terpisah dengan perwakilan Ukraina, Eropa, dan Rusia berlangsung “produktif dan konstruktif”. Pernyataan ini mencerminkan strategi shuttle diplomacy—pendekatan di mana mediator berpindah antarpihak tanpa pertemuan langsung—yang bertujuan menyamakan visi strategis di tengah tuntutan maksimalis dari Moskow dan Kyiv.
Dari perspektif teori hubungan internasional, inisiatif ini dapat dianalisis melalui lensa realisme ofensif John Mearsheimer, di mana kekuatan militer dan kepentingan nasional mendominasi negosiasi. Trump, dengan dorongan diplomatiknya selama berbulan-bulan, berupaya memposisikan AS sebagai mediator netral, meskipun tantangan struktural tetap ada: Rusia bersikeras pada pengakuan wilayah yang diduduki, sementara Ukraina menuntut jaminan keamanan setara Pasal 5 NATO. Witkoff menekankan prioritas bersama: menghentikan korban jiwa, menjamin keamanan, serta membangun pemulihan ekonomi Ukraina. “Perdamaian bukan sekadar gencatan senjata, melainkan fondasi bermartabat untuk stabilitas jangka panjang,” ujarnya, menggemakan prinsip keadilan restoratif dalam resolusi konflik.
Pembicaraan dengan Rusia, dipimpin utusan Kremlin Kirill Dmitriev, berfokus pada kemajuan rencana damai 20 poin AS. Dmitriev, yang bertemu Witkoff dan Jared Kushner (menantu Trump), menyatakan diskusi berjalan konstruktif dan akan berlanjut, dengan nada optimis bahwa “pihak penghangat perang” tidak berhasil mengganggu. Ini kontras dengan penolakan Kremlin terhadap format trilateral (Ukraina-Rusia-AS), seperti disampaikan penasihat Putin, Yuri Ushakov: “Inisiatif ini belum dibahas serius.” Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelenskyy melaporkan kemajuan cepat timnya di Florida, menyoroti koordinasi dengan AS pada jaminan keamanan bilateral dan multilateral.
Secara paralel, Kepresidenan Prancis menyambut kesiapan Vladimir Putin untuk berdialog dengan Emmanuel Macron, dengan pernyataan bahwa pembicaraan akan berguna begitu prospek gencatan senjata lebih jelas. Ini menunjukkan diversifikasi aktor Eropa, di mana Prancis berupaya melengkapi inisiatif AS tanpa mengganggu koordinasi transatlantik.
Baca juga : Pembunuhan Berulang terhadap Perwira Senior Militer Rusia: Analisis Geopolitik dan Keamanan
Di front bantuan, Uni Eropa sepakat pada 19 Desember untuk meminjamkan 90 miliar euro (sekitar 106 miliar dolar AS) dari pasar modal guna memenuhi kebutuhan militer dan ekonomi Ukraina selama 2026-2027. Keputusan ini menghindari penggunaan aset Rusia yang dibekukan—total 210 miliar euro, sebagian besar di Belgia—karena perbedaan dengan Brussel mengenai risiko hukum dan finansial. Analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa pinjaman ini, meskipun bebas bunga dan didukung anggaran UE, mencerminkan kompromi pragmatis: menjaga solidaritas Eropa sambil menghindari eskalasi dengan Moskow, yang telah menggugat lembaga penyimpanan aset.
Namun, kemajuan diplomatik ini dibayangi insiden kemanusiaan. Ombudsman hak asasi manusia Ukraina, Dmytro Lubinets, menuduh pasukan Rusia memindahkan paksa sekitar 50 warga sipil dari desa Hrabovske, wilayah perbatasan Sumy, ke Rusia pada 20 Desember setelah penahanan ilegal sejak 18 Desember. Lubinets mendesak komisaris Rusia dan Komite Palang Merah Internasional untuk informasi dan pengembalian segera. Insiden ini, yang melibatkan mostly lansia, melanggar Konvensi Jenewa tentang perlindungan sipil dalam konflik, dan dapat memperumit negosiasi dengan menyoroti ketidakpercayaan mendalam.
Dari sudut pandang akademis, negosiasi Florida mengilustrasikan dinamika multipolar: AS memimpin, Eropa mendukung finansial, sementara Rusia mempertahankan leverage medan perang meskipun kerugian besar. Meskipun belum ada terobosan—seperti pengakuan wilayah atau gencatan senjata permanen—fokus pada “urutan langkah” dan jaminan keamanan menandai evolusi dari diplomasi deklaratif ke operasional. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada inklusi aktor regional (misalnya, Turki atau India) dan mekanisme verifikasi independen untuk mencegah pelanggaran.
Konflik ini, dengan korban lebih dari 500.000 jiwa (estimasi PBB), menuntut pendekatan holistik: bukan hanya penghentian tembak-menembak, tapi rekonstruksi pasca-konflik yang berkelanjutan. Inisiatif Trump, jika berhasil, bisa menjadi model resolusi hybrid war di era multipolar, tetapi risiko kegagalan tetap tinggi jika tuntutan territorial tidak direkonsiliasi. Pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk menilai apakah “produktif” ini bertransisi ke perdamaian substantif.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
