RI News. Subulussalam, Sabtu 21 November 2026 – Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam kembali menertibkan pengelolaan barang milik daerah. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) diberi tenggat tujuh hari untuk mendata ulang dan menghadirkan kendaraan dinas roda dua dan roda empat. Kebijakan ini diambil setelah banyak sepeda motor dinas tidak dihadirkan dalam apel penertiban aset di halaman Pendopo Wali Kota Subulussalam, Rabu (18/11/2026). Ini merupakan apel kedua sejak Pemerintahan HRB berjalan.
Selain motor milik dinas, sejumlah unit motor dinas perangkat desa dan kepala desa juga tidak terlihat di lokasi. Alasan yang disampaikan beragam, mulai dari mesin rusak hingga unit yang masih dipakai pihak lain. Padahal, menurut penyelenggara, kendaraan jenis ini sebenarnya tidak wajib dibawa untuk keperluan inventarisasi daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Subulussalam, Jhoni Arizal, S.TP., M.Si., didampingi Kepala Bidang Kekayaan Daerah BPKD, Budi Karmantriono, menegaskan bahwa pimpinan dinas bertanggung jawab penuh atas aset di lingkungan kerjanya. Seusai apel, ia meminta setiap kepala SKPK memastikan keberadaan dan kondisi seluruh sepeda motor di instansinya. Kendaraan itu harus dikumpulkan di pendopo wali kota dalam waktu sepekan.

Berdasarkan catatan bidang aset, terdapat 772 unit kendaraan dinas roda dua yang tersebar di 39 SKPK. Seluruhnya wajib diinventarisasi ulang menggunakan formulir yang disediakan tim aset daerah.
Pemeriksaan tidak hanya menilai kelayakan teknis seperti mesin, rem, dan lampu. Tim juga memeriksa kelengkapan administrasi, yaitu surat tanda nomor kendaraan (STNK), pelat nomor, dan status pembayaran pajak. Seluruh data itu diperlukan agar setiap aset tercatat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti kepemilikan daerah.
Apel dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Subulussalam, Nasir Kombih, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Subulussalam, Mhd. Subhi Solih Hasibuan. Kehadiran unsur kejaksaan menegaskan bahwa penertiban ini dikawal secara hukum.
Jhoni juga mengingatkan konsekuensi bagi kepala dinas yang mengabaikan batas waktu. Jika tenggat sepekan terlewati, tim gabungan bersama kejaksaan akan menarik paksa kendaraan dinas yang belum didata.
Pewarta: Jaulim Saran
Tagline: #RINews, #Subulussalam, #AsetDaerah, #KendaraanDinas, #PenertibanAset, #PemkoSubulussalam, #ApelAset, #TransparansiAset,

