RI News. Subulussalam, Rabu 11 November 2026 – Memasuki penghujung tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam belum memulai pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran (TA) 2027. Padahal, penyusunan anggaran merupakan agenda utama yang menentukan kesinambungan pembangunan daerah.
Sekretaris DPRK Subulussalam, Syarkani, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyatakan hingga kini belum ada pembahasan APBK TA 2027. Ia juga mengakui pihaknya belum mengetahui secara pasti kendala yang menyebabkan keterlambatan itu, maupun kapan pembahasan akan dijadwalkan.
Pernyataan itu memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Keterlambatan yang tak disertai penjelasan resmi memantik dugaan adanya ketidakselarasan antara eksekutif dan legislatif. Namun hingga berita ini disusun, dugaan tersebut belum dikonfirmasi oleh kedua belah pihak.
Seorang pengamat kebijakan publik di Subulussalam menilai ketidakjelasan jadwal berpotensi menghambat realisasi program strategis yang dirancang untuk kepentingan masyarakat pada 2027. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai urusan administratif semata. Rencana pembangunan yang telah dimatangkan berisiko tertunda, bahkan gagal dilaksanakan.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penundaan pembahasan anggaran dapat berdampak sistemik terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Pola serupa disebut pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kekhawatiran akan terulangnya persoalan lama kembali mengemuka.
Risiko lain juga mengintai. Jika tahapan pembahasan terus molor, Kota Subulussalam berpotensi menghadapi sanksi administratif dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Insentif Daerah (DID). Pelayanan publik pada level paling dasar pun terancam kurang optimal karena kepastian pendanaan operasional belum memiliki payung hukum yang sah.
Baca juga: Mahasiswa DIY Gelar Aksi di Tiga Titik, Polda Apresiasi Kedewasaan Peserta Jaga Kedamaian
Berdasarkan pengamatan di lapangan, tampak kebutuhan mendesak agar Pemerintah Kota dan DPRK Subulussalam segera duduk bersama. Sinkronisasi antara Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perlu segera dirampungkan. Dengan begitu, draf Rancangan APBK 2027 dapat dibahas secara mendalam dan disahkan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini masyarakat menanti langkah nyata para pengambil kebijakan untuk mengurai kebuntuan ini. Pembahasan APBK 2027 wajib dituntaskan sebelum tahun anggaran berganti, demi keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan kepada warga.
Pewarta: Jaulim Saran
Tagline: #APBKSubulussalam2027, #DPRKSubulussalam, #AnggaranDaerah, #TataKelolaPemerintahan, #SinergiEksekutifLegislatif, #KUAPPAS, #PembangunanKota, #Subulussalam,
About the Author
