RI News Portal. Washington – Upaya Presiden Donald Trump untuk memperoleh kendali atas Greenland melalui tekanan ekonomi ekstrem telah memicu reaksi keras dari Eropa yang jarang terlihat sejak akhir Perang Dingin. Ancaman penerapan tarif impor 10 persen terhadap delapan negara anggota Uni Eropa yang mendukung posisi Denmark bukan hanya perselisihan perdagangan biasa, melainkan ujian paling serius terhadap kohesi aliansi Barat sejak pembentukan NATO pada 1949.
Berbeda dengan konflik tarif sebelumnya yang lebih bersifat bilateral dan terfokus pada defisit perdagangan, kali ini Washington secara eksplisit menghubungkan instrumen ekonomi dengan isu kedaulatan wilayah pihak ketiga. Greenland—wilayah otonom luas di bawah kedaulatan Denmark—tiba-tiba menjadi titik sentral di mana kepentingan strategis Arktik, hukum internasional, dan kredibilitas komitmen kolektif NATO dipertaruhkan sekaligus.
Menyusul pengumuman tarif tersebut, nada respons Eropa berubah drastis dari diplomasi akomodatif menjadi pernyataan perlawanan terbuka. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa “kesepakatan adalah kesepakatan” dan memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang selama ini ingin melihat perpecahan transatlantik.
Lebih tajam lagi, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyebut rencana tersebut “gila” dan menyatakan kesiapan Uni Eropa untuk mengaktifkan—untuk pertama kalinya—Instrumen Anti-Pemaksaan (Anti-Coercion Instrument), alat yang selama ini disimpan sebagai senjata pamungkas terhadap tekanan ekonomi dari kekuatan besar mana pun, termasuk Amerika Serikat.
Perubahan sikap ini menandai titik balik penting. Selama beberapa bulan pertama kepemimpinan Trump periode kedua, sebagian besar ibu kota Eropa masih memilih strategi “pujian di depan, negosiasi di belakang”. Kini, setelah ancaman tarif dikaitkan langsung dengan isu Greenland, pendekatan itu tampaknya dinilai telah mencapai batasnya.
Pemerintah Greenland dan Denmark berulang kali menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar transaksi properti, melainkan pertanyaan prinsipil tentang hak menentukan nasib sendiri dan integritas teritorial yang diakui hukum internasional. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menekankan bahwa “hukum internasional bukanlah permainan”, sebuah pernyataan yang sengaja dipilih untuk mengingatkan komunitas internasional bahwa prinsip yang sama juga melindungi kedaulatan banyak negara kecil lainnya.
Baca juga : Gencatan Senjata Suriah-Kurdi Rapuh: Bentrokan Penjara ISIS Ancam Kembalinya Ancaman Terorisme
Di sisi lain, Trump terus mempertahankan narasi keamanan nasional: Greenland diperlukan untuk mencegah dominasi China dan Rusia di Arktik yang semakin dapat diakses akibat perubahan iklim. Namun, argumen tersebut kesulitan mendapatkan dukungan luas di Eropa karena kurangnya bukti ancaman militer konkret dari Beijing atau Moskow terhadap pulau tersebut.
Yang paling mengkhawatirkan para analis keamanan adalah keretakan kepercayaan yang semakin dalam di dalam NATO. Trump secara terbuka mempertanyakan apakah sekutu Eropa akan membela Amerika Serikat jika terjadi serangan, sebuah pernyataan yang—meski pernah diucapkan sebelumnya—kini terasa lebih berbahaya ketika diikuti dengan tindakan konkret berupa ancaman ekonomi terhadap anggota aliansi.
Beberapa pengamat menyebut situasi ini sebagai “krisis kepercayaan terstruktur”: ketika negara pemimpin aliansi menggunakan instrumen kekuasaan ekonomi untuk memaksa sekutu menyerahkan wilayah strategis, maka fondasi Pasal 5—yang menyatakan serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua—menjadi rentan terhadap keraguan eksistensial.
Forum Ekonomi Dunia di Davos kali ini bukan lagi sekadar ajang diskusi ekonomi global, melainkan ruang diplomasi darurat. Beberapa pemimpin Eropa dilaporkan sedang mempertimbangkan inisiatif bersama untuk menawarkan peningkatan kehadiran militer NATO di Arktik—sebuah langkah yang selama ini ditunda karena biaya tinggi—sebagai “jalan keluar bersama” yang bisa menyelamatkan muka semua pihak.
Namun hingga akhir sesi hari ini, belum ada tanda-tanda kompromi konkret. Trump hanya menyatakan keyakinannya bahwa “sesuatu akan diselesaikan” tanpa memberikan petunjuk lebih lanjut, sementara delegasi Eropa tampak semakin bersatu dalam sikap menolak pemaksaan sepihak.
Di tengah salju Davos yang dingin, pertanyaan yang kini menggantung bukan lagi apakah Amerika Serikat bisa mendapatkan Greenland, melainkan apakah aliansi transatlantik masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan dari guncangan yang diciptakan oleh salah satu pendirinya sendiri.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
