RI News. Yogyakarta – Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, S.Sos., M.Si., M.Sc., menghadiri rapat koordinasi penting dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat yang digelar di Gedhong Pracimasana Lantai 1, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Rabu (20/5/2026) ini membahas langkah lanjutan, sinkronisasi program, serta percepatan implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah DIY.
Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T., menekankan bahwa rapat koordinasi ini merupakan upaya konkret agar pelaksanaan KDKMP berjalan lancar, diterima seluruh pihak, serta sesuai dengan regulasi dan kapasitas daerah masing-masing. “Keterlibatan PT Agrinas diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas sehingga tercipta kesepahaman bersama mengenai tata laksana program. Tidak ada pihak yang dirugikan, semua harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ni Made.
Asisten I Sekda DIY Aria Nugrahadi, S.T., M.Eng., menyampaikan bahwa Paguyuban Lurah se-DIY siap bersinergi dalam mempercepat pelaksanaan program ini. Menurutnya, KDKMP merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas PMK dan Dukcapil DIY KPH. H. Yudanegara, Ph.D., menyoroti kekhususan pelaksanaan KDKMP di DIY. Berbeda dengan daerah lain, program ini harus memperhatikan status tanah kas desa dan tanah kesultanan sesuai regulasi keistimewaan. “Penggunaan tanah tersebut memerlukan mekanisme dan perizinan sesuai ketentuan, termasuk Surat Kekancingan dari Gubernur DIY,” jelasnya. Yudanegara menambahkan bahwa Pemerintah DIY akan terus berkoordinasi dengan unsur TNI untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. “Gubernur tidak menginginkan adanya koperasi yang terbengkalai. Program harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Mayjen TNI Trenggono, S.I.P., M.A.P., menegaskan komitmen pihaknya yang menggandeng TNI dan Polri memanfaatkan jaringan hingga tingkat terbawah untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengawalan program di lapangan. “Kami menargetkan peresmian sekitar 30.000 KDKMP di seluruh Indonesia pada Agustus 2026. Prioritas diberikan pada titik-titik yang progresnya sudah berjalan, sementara penambahan lokasi baru ditunda untuk mengoptimalkan yang existing,” papar Trenggono.
Trenggono juga menjelaskan bahwa KDKMP dirancang untuk memastikan distribusi barang subsidi lebih tepat sasaran melalui pengelolaan langsung oleh koperasi desa/kelurahan. Setelah ekosistem usaha dan tata kelola terbentuk dengan baik, pengelolaan koperasi sepenuhnya akan diserahkan kepada desa sebagai entitas milik masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh Kepala Inspektorat DIY, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Biro Hukum Setda DIY, para Dandim se-DIY (0729/Bantul, 0730/Gunungkidul, 0731/Kulon Progo, 0732/Sleman), Ketua Umum Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan se-DIY, serta perwakilan Dinas Dukcapil kabupaten/kota.
Keterlibatan aktif TNI dalam program ekonomi kerakyatan ini menunjukkan pendekatan holistik yang menggabungkan kekuatan pemerintah daerah, unsur keamanan, dan badan usaha negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih merata dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pewarta: Lee Anno
About the Author
