
RI News Portal. Jakarta, 15 Agustus 2025 — Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai periode kepemimpinan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tampak hadir, meskipun tiba secara tidak bersamaan.
Jokowi hadir mengenakan jas hitam dan kemeja putih, didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, sementara SBY yang menggunakan pakaian serupa disambut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kehadiran keduanya menegaskan kontinuitas simbolik kepemimpinan lintas periode. Selain itu, Wakil Presiden periode 2019–2024, Ma’ruf Amin, juga terlihat hadir di lokasi.

Sidang tahunan ini juga dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, duta besar negara sahabat, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Pengamanan pun diperketat, dengan penempatan sekitar 3.000 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya Sidang Paripurna serta Pidato Kenegaraan. Beberapa petugas keamanan terlihat meningkatkan pengawasan di lobi Gedung Nusantara menjelang acara resmi dimulai.
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD RI, dengan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan resmi dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan upacara pembukaan, mengheningkan cipta, serta pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya, rangkaian acara mencakup penayangan video capaian kepemimpinan Presiden sebagai refleksi kinerja pemerintah.
Baca juga : Young Posse Rilis EP Baru “Growing Pain pt.1: FREE”, Tampilkan Hip-Hop Enerjik dan Autobiografis
Kehadiran mantan presiden dan penguatan protokol keamanan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 mencerminkan pentingnya stabilitas politik dan kontinuitas institusional dalam kerangka demokrasi Pancasila. Secara akademis, momen ini dapat dianalisis sebagai praktik konsolidasi simbolik antara lembaga legislatif dan eksekutif, sekaligus sebagai sarana legitimasi terhadap agenda kenegaraan yang tengah berlangsung.
Pewarta : Albertus Parikesit
