RI News. Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking oleh pemerintah sebagai langkah konkret untuk memangkas hambatan investasi dan mengoptimalkan peran kawasan industri nasional. Kebijakan ini dinilai tepat waktu di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia yang semakin rumit.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Satgas ini mampu menjawab berbagai kendala klasik yang selama ini menghambat pelaku usaha, mulai dari proses administratif yang lambat hingga praktik-praktik yang merugikan investor.
“Kehadiran satgas ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam membangun ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif,” ujar Ma’ruf.

Ia menambahkan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik, Indonesia justru memiliki peluang emas untuk menarik relokasi industri dari berbagai negara. Momentum diversifikasi rantai pasok global yang tengah dilakukan banyak perusahaan multinasional harus dimanfaatkan secara maksimal dengan memperkuat daya saing kawasan industri dalam negeri.
HKI menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur yang memadai, kepastian regulasi, serta proses perizinan yang cepat dan sederhana. Tanpa ketiga elemen tersebut, Indonesia berisiko kehilangan kesempatan untuk menjadi tujuan utama investasi industri baru.
Namun, Ma’ruf juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang masih harus dibenahi, khususnya di tingkat daerah. Hambatan seperti perizinan yang berbelit-belit, ketidaksinkronan antarlembaga pemerintah, ketidakpastian tata ruang, hingga praktik tidak sehat yang merugikan investor perlu segera diatasi secara serius.
Baca juga : Jejak Pemerasan di Balik Toga Kejaksaan: KPK Perluas Penyidikan ke Sulawesi Tengah
“Perubahan cara pandang menjadi lebih proaktif dan adaptif sangat dibutuhkan. Kuncinya adalah kecepatan eksekusi, kepastian regulasi, dan keberanian membereskan hambatan di lapangan, terutama di daerah. Jika dilakukan secara konsisten, Indonesia berpotensi besar menjadi magnet relokasi industri dunia,” tegasnya.
Pembentukan Satgas Debottlenecking sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan investor Amerika Serikat dalam pertemuan dengan United States-ASEAN Business Council (USABC) di Washington DC, Senin (22/12/2025) waktu setempat. Airlangga menegaskan bahwa satgas ini dirancang khusus untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha secara langsung dan efektif.
Dengan adanya satgas ini, para pelaku kawasan industri berharap dapat mempercepat realisasi investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan ekspor non-migas.
Analis ekonomi menilai bahwa keberhasilan Satgas Debottlenecking akan sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Jika eksekusinya tepat, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif di era pemerintahan Prabowo.
HKI sendiri berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dengan memberikan masukan konstruktif berbasis pengalaman langsung dari lapangan, agar kawasan industri Indonesia tidak hanya survive, tetapi juga unggul di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
Pewarta : Yudha Purnama

