RI News. Jakarta – Di tengah ketegangan berkelanjutan di Timur Tengah, opsi militer untuk mengamankan stok uranium Iran yang telah diperkaya hingga mendekati level senjata nuklir kembali menjadi perbincangan serius di kalangan pengambil kebijakan Amerika Serikat. Para ahli memperingatkan bahwa pendekatan dengan pasukan darat bukan hanya berisiko tinggi bagi personel militer, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya radiasi dan kimia yang serius bagi lingkungan dan penduduk sipil.
Presiden Donald Trump berulang kali menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan AS terhadap Iran adalah mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir. Namun, cara mencapai tujuan itu masih menjadi perdebatan. Meski serangan udara telah melemahkan infrastruktur nuklir Iran secara signifikan, stok uranium enriched hingga 60 persen — yang hanya selangkah dari kadar senjata nuklir 90 persen — diyakini masih tersimpan di lokasi-lokasi tersembunyi.
Menurut data Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium enriched hingga 60 persen sebelum serangan besar-besaran pada 2025. Jumlah tersebut secara teoritis cukup untuk menghasilkan hingga sepuluh bom nuklir jika diproses lebih lanjut. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyatakan bahwa sebagian besar stok tersebut kemungkinan berada di terowongan kompleks nuklir Isfahan, dengan jumlah lebih kecil di Natanz dan Fordow. Namun, sejak inspeksi terakhir pada Juni 2025, IAEA kesulitan memverifikasi lokasi pasti bahan tersebut akibat kerusakan infrastruktur dan pembatasan akses.
David Albright, pendiri Institute for Science and International Security, menjelaskan bahwa uranium tersebut disimpan dalam bentuk gas uranium heksafluorida di dalam tabung-tabung khusus yang cukup kuat. Meski demikian, jika tabung rusak — misalnya akibat serangan udara atau bentrokan darat — kelembapan bisa masuk dan melepaskan fluorin, zat kimia sangat korosif yang berbahaya bagi kulit, mata, dan paru-paru. “Siapa pun yang masuk ke terowongan harus mengenakan pakaian pelindung hazmat penuh,” ujar Albright.
Lebih jauh lagi, para ahli nuklir memperingatkan risiko reaksi nuklir kritis jika jarak antar tabung tidak dijaga dengan benar selama pengambilan atau pengangkutan. Hal ini bisa menghasilkan paparan radiasi dalam jumlah besar. Untuk mengantisipasi itu, bahan harus dikemas khusus dengan ruang antar tabung sebelum diangkut menggunakan pesawat militer khusus.
Christine E. Wormuth, mantan Menteri Angkatan Darat AS, menyebut operasi pengamanan dengan pasukan darat sebagai “sangat kompleks dan berisiko tinggi”. Di lokasi Isfahan saja, diperkirakan dibutuhkan hingga 1.000 personel militer, termasuk pasukan khusus seperti Resimen Ranger ke-75 yang bekerja sama dengan tim ahli nuklir. Tantangannya semakin besar karena pintu masuk terowongan kemungkinan tertimbun puing, sehingga diperlukan helikopter untuk mengangkut alat berat seperti ekskavator, bahkan pembangunan landasan sementara. “Operasi ini kemungkinan besar akan menimbulkan korban jiwa,” tambah Wormuth, yang kini memimpin Nuclear Threat Initiative.
Darya Dolzikova dari Royal United Services Institute menambahkan bahwa upaya “downblending” atau pencampuran uranium enriched dengan bahan kadar rendah di dalam wilayah Iran sendiri hampir mustahil dilakukan saat ini, karena infrastruktur pendukungnya telah rusak akibat konflik. Pilihan terbaik menurut banyak ahli adalah mengeluarkan seluruh stok ke luar negeri untuk kemudian diolah menjadi bahan sipil.
Scott Roecker, mantan pejabat National Nuclear Security Administration, mengingatkan pengalaman sukses operasi serupa di masa lalu, seperti Project Sapphire pada 1994 ketika AS bekerja sama dengan Kazakhstan untuk mengamankan 600 kilogram uranium kadar senjata. Pengalaman itu melahirkan unit pengemasan mobile Departemen Energi AS yang siap dikerahkan. “Kesepakatan dengan pemerintah Iran untuk menyerahkan bahan secara sukarela jauh lebih aman dan efektif daripada operasi militer paksa,” katanya.
Meski intelijen AS menyatakan memiliki keyakinan tinggi tentang lokasi stok uranium, tantangan tetap besar. Iran disebut-sebut telah mempersiapkan jebakan, umpan, dan strategi untuk mempersulit akses. Sementara itu, Grossi menekankan bahwa Iran memiliki kewajiban kontraktual untuk mengizinkan inspektur IAEA masuk, meski situasi keamanan saat ini membuatnya sulit dilakukan.
Dalam konteks yang lebih luas, operasi militer untuk merebut uranium berisiko tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga menciptakan masalah proliferasi baru jika bahan tersebut tersebar atau jatuh ke tangan aktor tidak bertanggung jawab. Para analis non-proliferasi menyarankan agar diplomasi tetap menjadi prioritas utama, karena pendekatan kekerasan bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang sulit dikendalikan, baik dari segi keamanan regional maupun dampak lingkungan.
Situasi ini mengingatkan bahwa isu nuklir Iran bukan sekadar masalah teknis militer, melainkan juga tantangan diplomatik dan kemanusiaan yang memerlukan keseimbangan hati-hati antara pencegahan ancaman dan penghindaran bencana yang lebih besar.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
