RI News Portal. Jakarta, 16 November 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme penyaluran pinjaman untuk koperasi desa/kelurahan (kopdes/kel) merah putih, akan segera rampung. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Minggu, menandai langkah akselerasi program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur ekonomi pedesaan.
Menurut Purbaya, revisi PMK tersebut hanya memerlukan penyesuaian minor. “Saya cek minggu depan harusnya sudah selesai. Itu gampang, cuma coret 1-2 baris, selesai,” ujarnya. Aturan baru ini akan mengatur pencairan pinjaman oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan jaminan penuh dari pemerintah atas seluruh pembayaran cicilan senilai Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.
“Jaminan ini kami berikan kepada Himbara agar utang tersebut diganti oleh pemerintah. Dengan demikian, Himbara tidak perlu khawatir, dan stabilitas perbankan nasional tetap terjaga karena risiko tidak bertambah,” tambah Purbaya. Mekanisme ini dirancang untuk meminimalkan beban sektor perbankan sambil memastikan aliran dana lancar ke proyek-proyek lapangan.
Program kopdes merah putih, yang bertujuan membangun gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung di tingkat desa dan kelurahan, telah menunjukkan kemajuan signifikan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik per lokasi diperkirakan Rp2,5 miliar. Hingga kini, 7.923 titik kopdes telah memulai konstruksi infrastruktur secara serentak.
Skema pembiayaan mengalir melalui Agrinas sebagai pelaksana utama. Termin pertama senilai hampir Rp600 miliar telah dicairkan sebagai uang muka kepada kontraktor lapangan. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dalam dua bulan mendatang: pada November 2025, data tanah diharapkan mencapai 40.000 bidang dengan 20.000 titik mulai dibangun; sedangkan Desember menargetkan 40.000-50.000 titik baru, sehingga total tanah terdata bisa mencapai 80.000 bidang. Seluruh pembangunan fisik dijadwalkan selesai pada Maret 2026.
Baca juga : Komdigi Serukan Pengawasan Kolektif terhadap Risiko Digital Anak dan Remaja
Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong inklusi ekonomi pedesaan melalui koperasi, dengan penjaminan risiko sebagai instrumen utama untuk menarik partisipasi sektor swasta dan perbankan. Revisi PMK diharapkan menjadi katalisator akhir bagi kelancaran program, memastikan target nasional tercapai tanpa mengganggu keseimbangan fiskal.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
