RI News Portal. Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjenguk sejumlah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mengalami luka saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa di beberapa titik wilayah Jakarta. Para personel tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam kunjungannya pada Senin (1/9/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap pengorbanan aparat yang bertugas menjaga keamanan publik. Sebagai bentuk penghargaan, para anggota Polri yang menjadi korban luka akan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa (KPLB).
“Semua petugas dinaikkan pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir yang berbuat onar,” ujar Prabowo kepada wartawan.
Selain menyoroti peran aparat, Presiden juga menegaskan bahwa kepolisian wajib melindungi demonstran yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjamin hak warga negara untuk berunjuk rasa secara damai.
“Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya. Demonstrasi harus damai dan sesuai aturan,” jelas Prabowo.
Presiden menambahkan, undang-undang juga mengatur tata cara teknis penyampaian pendapat di muka umum, termasuk kewajiban izin resmi kepada aparat berwenang serta batas waktu hingga pukul 18.00 WIB.
Baca juga : Wakapolda Jateng: Keamanan sebagai Hak Publik dan Tanggung Jawab Konstitusional Polri
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan adanya laporan intelijen dan aparat di lapangan yang mengindikasikan bahwa sebagian kericuhan dipicu oleh pihak-pihak yang sengaja menciptakan gangguan keamanan. Tindakan tersebut termasuk pembakaran serta penggunaan petasan berdaya ledak tinggi yang mengakibatkan luka bakar pada sejumlah personel Polri.
“Saya mendapat laporan bahwa di berbagai lokasi datang truk membawa petasan besar. Banyak anggota terkena ledakan, ada yang luka bakar di leher, paha, bahkan beberapa mengalami luka serius di alat vital. Ini jelas perusuh, niatnya membakar dan membuat kerusakan,” ungkap Presiden.
Pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan adanya keseimbangan antara jaminan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan tanggung jawab negara menjaga keamanan. Dalam kajian hukum tata negara, jaminan kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat normatif demi menjaga ketertiban umum.
Sementara dari sudut pandang etika politik, penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa bagi aparat yang terluka menjadi simbol pengakuan negara terhadap risiko profesi kepolisian. Namun, kebijakan ini sekaligus menuntut transparansi dalam membedakan antara demonstrasi damai yang harus dilindungi dan tindakan anarkis yang patut ditindak tegas.
Dengan demikian, dinamika aksi unjuk rasa dan penanganannya oleh aparat tidak hanya menjadi isu keamanan, tetapi juga menyangkut legitimasi politik hukum pemerintah dalam menyeimbangkan hak-hak demokratis dengan ketertiban sosial.
Pewarta : Nandang Bramantyo
About the Author
