RI News portal. Jakarta, 29 Juli 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pertemuan strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut, kedua pihak membahas isu-isu geopolitik internasional, terutama penguatan peran Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan.
Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, yang menyampaikan sejumlah pandangan strategis tentang reposisi diplomasi Indonesia di kancah dunia Islam. “Kami bicara tentang Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini, dan peran kita di OKI yang akan kita tingkatkan,” ujar Al Muzammil dalam keterangan pers usai pertemuan.
Secara normatif, diskursus tentang peran Indonesia dalam OKI sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam kerangka ini, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya menjadi isu solidaritas keagamaan, melainkan juga ekspresi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berbasis keadilan dan kemanusiaan.
PKS menilai sudah waktunya Indonesia memainkan peran yang lebih proaktif, bahkan memimpin OKI, baik dalam struktur kepengurusan maupun sebagai katalisator penyelesaian konflik di kawasan. “Sebagai negara dengan umat Islam terbanyak, kita layak memegang posisi strategis di OKI, termasuk Ketua atau Sekretaris Jenderal,” ungkap Muzammil.
Pernyataan ini merefleksikan harapan agar Indonesia dapat menjadi pusat gravitasi Islam moderat global yang berkontribusi dalam diplomasi perdamaian serta rekonsiliasi konflik di dunia Islam, termasuk Palestina, Suriah, Yaman, dan Rohingya.
Selain isu internasional, pertemuan tersebut juga menyoroti tantangan domestik, khususnya terkait kualitas demokrasi Indonesia. Kedua pihak sepakat bahwa demokrasi seharusnya tidak menjadi proyek politik yang mahal dan sarat dengan praktik transaksional. Prabowo dan pimpinan PKS menekankan urgensi penguatan demokrasi substansial yang menghadirkan pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan kapitalisasi politik uang.
“Juga ikhtiar kita bagaimana meminimalkan dan mengurangi korupsi, termasuk politik uang,” lanjut Muzammil. Hal ini menegaskan perlunya pembaruan sistemik terhadap pembiayaan politik di Indonesia agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Pembahasan juga menyinggung amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, PKS dan Presiden Prabowo mendiskusikan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak kepada keadilan sosial.
Dialog ini mencerminkan perhatian bersama atas ketimpangan pengelolaan kekayaan alam, serta pentingnya paradigma ekonomi konstitusional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan angka-angka makroekonom
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi PKS untuk memperkenalkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang baru, seiring telah ditetapkannya susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS se-Indonesia untuk masa bakti 2025–2030.
Konsolidasi internal ini mencerminkan kesiapan PKS untuk berperan lebih aktif dalam dinamika politik nasional sekaligus memperkuat posisi sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pewarta : Albertus Parikesit
