RI News Portal. Bogotá, 25 Oktober 2025 – Presiden Kolombia Gustavo Petro menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba meski menghadapi sanksi dari Amerika Serikat, yang menudingnya gagal menekan aktivitas kartel narkoba. Sanksi yang diumumkan Departemen Keuangan AS pada Jumat (24/10) ini tidak hanya menargetkan Petro, tetapi juga istri, salah satu putranya, serta Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti, yang dikenal sebagai orang kepercayaannya. Langkah ini menjadi yang pertama kalinya seorang presiden Kolombia yang sedang menjabat dikenai sanksi oleh AS, menandai ketegangan diplomatik yang signifikan antara kedua negara.
Dalam pernyataannya melalui platform daring, Petro menyebut sanksi tersebut sebagai respons paradoks terhadap upayanya selama puluhan tahun memerangi perdagangan narkoba. “Kami telah membantu negara itu menghentikan konsumsi kokain mereka, namun justru langkah ini yang saya terima,” ujarnya. Dengan nada tegas, ia menegaskan tidak akan mundur dan berencana mengajukan banding hukum, didampingi pengacara asal AS, Dany Kovalik.
Sanksi ini berbarengan dengan pengumuman AS untuk mengerahkan kapal induk beserta armadanya ke Amerika Latin, sebagai bagian dari operasi yang diklaim untuk “memerangi terorisme narkoba.” Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa sanksi diberikan karena Petro dianggap membiarkan kartel narkoba berkembang tanpa tindakan tegas. Bessent juga menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump berkomitmen melindungi kepentingan negaranya melalui langkah ini.
Petro, yang dikenal dengan pandangan politik berhaluan kiri, telah lama mengadvokasi pendekatan baru dalam perang melawan narkoba, termasuk mengurangi ketergantungan pada strategi militeristik dan fokus pada akar sosial-ekonomi peredaran narkoba. Kebijakannya ini kerap memicu friksi dengan AS, yang menekankan pendekatan penegakan hukum yang keras. Sanksi ini dipandang oleh sejumlah analis sebagai eskalasi ketegangan yang dapat memengaruhi hubungan bilateral, terutama mengingat Kolombia merupakan sekutu strategis AS di kawasan Amerika Latin.
Pengajuan banding hukum yang diumumkan Petro menunjukkan bahwa ia tidak akan menerima sanksi ini secara pasif. Namun, langkah ini juga memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap stabilitas politik dalam negeri Kolombia, terutama di tengah polarisasi yang sudah ada. Di sisi lain, kehadiran armada militer AS di wilayah tersebut menambah kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan, dengan potensi memengaruhi hubungan Kolombia dengan negara-negara tetangga.
Baca juga : Marwan Faza/Aisyah Salsabila Melaju ke Final Indonesia Masters II 2025 Usai Duel Sengit
Sementara itu, masyarakat Kolombia tampak terbagi. Sebagian pendukung Petro memandang sanksi ini sebagai upaya asing untuk melemahkan pemerintahan yang berfokus pada reformasi sosial, sementara pihak lain mempertanyakan efektivitas strategi Petro dalam menangani kartel narkoba yang masih mendominasi sejumlah wilayah di negara itu. Perkembangan lebih lanjut dari langkah hukum Petro dan respons AS akan menjadi sorotan di tengah situasi yang kian memanas ini.
Pewarta : Setiawan Wibisono S.TH
