RI News. Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan komitmennya dalam mengatasi pengangguran melalui program padat karya berbasis proyek bantalan sosial. Program ini dirancang sebagai jaring pengaman sosial sekaligus instrumen penciptaan lapangan kerja yang inklusif, tanpa memandang latar belakang pendidikan formal.
“Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa saja, mulai dari membantu pasukan-pasukan oranye, PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dan sebagainya. Intinya, supaya orang bekerja,” ujar Pramono Anung saat berbicara di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, Senin.
Pramono menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuat sangat terbuka. Tidak ada syarat pendidikan minimum. Bahkan lulusan Sekolah Dasar (SD) pun dapat mengikuti program ini. Satu-satunya persyaratan yang ditetapkan adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
“Karena untuk PJLP pun Jakarta kan SD boleh. Karena sejak saya jadi gubernur, kalau dulu kan syaratnya SLTA, ketika saya jadi gubernur, maka SD pun boleh. Sehingga dengan demikian syaratnya hanya satu, KTP Jakarta,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 2.843 lowongan kerja dalam program ini. Para peserta akan bekerja selama tiga hingga enam bulan dengan upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp5,7 juta per bulan.
Langkah ini dinilai relevan mengingat data terkini Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang mencatat jumlah pengangguran di ibu kota sebanyak 334 ribu orang pada Februari 2026. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 338 ribu orang. Sementara itu, total angkatan kerja Jakarta meningkat menjadi 5,53 juta orang.
Program padat karya berbasis proyek bantalan sosial ini diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja secara cepat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat menengah ke bawah di tengah dinamika pasar kerja yang masih menantang. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan dasar warga, inisiatif ini menjadi salah satu terobosan kebijakan sosial-ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung.
Pewarta : Yogi Hilmawan
Tagline : #PramonoAnung, #PadatKaryaJakarta, #BantalanSosial, #LowonganKerjaDKI, #PengangguranJakarta, #KTPJakarta, #UMP2026,
About the Author
