RI News Portal. Jakarta, 17 Desember 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menghentikan penyidikan terhadap salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022. Tersangka tersebut adalah Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, yang meninggal dunia pada Selasa, 16 Desember 2025.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa penghentian ini dilakukan demi hukum karena tersangka telah meninggal dunia. “Khusus untuk perkara yang melibatkan tersangka Kusnadi, penyidikan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Asep dalam konfirmasi kepada wartawan pada hari yang sama.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa langkah ini merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan, termasuk dalam kasus kematian tersangka.
Sementara itu, proses hukum terhadap 20 tersangka lainnya dalam perkara yang sama tetap dilanjutkan tanpa hambatan. “Penyidikan terhadap para tersangka lain terus berjalan sesuai rencana,” tambah Budi.
Kusnadi, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, mengembuskan napas terakhir di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo, Surabaya. Menurut keterangan keluarga, almarhum telah menjalani perawatan intensif dalam waktu lama akibat kondisi kesehatan yang memburuk, termasuk riwayat penyakit serius yang memerlukan pengobatan rutin. “Kondisi beliau memang fluktuatif, dan pada hari itu beliau dipanggil Yang Maha Kuasa,” kata salah seorang anggota keluarga.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Pada Oktober 2025, KPK menetapkan total 21 tersangka berdasarkan bukti yang cukup, dengan Kusnadi termasuk di antaranya sebagai salah satu penerima suap bersama beberapa pimpinan DPRD lainnya. Para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyimpangan alokasi dana pokok pikiran (pokir), di mana sebagian besar anggaran tidak terserap secara optimal untuk program masyarakat.
Menurut keterangan KPK, mekanisme pengelolaan dana hibah sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga menjadi celah bagi penyelewengan. Akibatnya, realisasi program hanya mencapai sekitar 55-70 persen dari anggaran awal, sementara sisanya diduga mengalir sebagai komitmen fee kepada pihak-pihak terkait.
Kasus ini menyoroti kerentanan sistem pengalokasian dana hibah di tingkat daerah, di mana intervensi politik dapat mengganggu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penghentian penyidikan terhadap satu tersangka akibat kematian tidak menghalangi upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan, mengingat proses terhadap puluhan individu lain tetap berlangsung. Hal ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum antikorupsi harus terus diperkuat untuk mencegah kerugian negara yang lebih luas di masa depan.
Pewarta: Anjar Bramantyo
About the Author
