RI News. Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah melalui pemetaan dan pengelompokan komoditas pangan strategis. Langkah ini bertujuan menentukan prioritas kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah ketergantungan tinggi terhadap impor dan dinamika harga global.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa pemetaan mendetail memungkinkan pemerintah daerah lebih fokus pada komoditas yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Pendekatan ini mempertimbangkan tiga aspek utama: klasifikasi pangan strategis, kontribusinya terhadap fluktuasi inflasi, serta tingkat ketersediaan pasokan yang bergantung pada impor.
“Dengan pemetaan yang jelas, kami dapat lebih fokus menjaga pasokan. Kami membagi pangan strategis, kemudian pengaruhnya terhadap inflasi, dan yang tidak kalah pentingnya untuk Jakarta, bagaimana ketersediaan Jakarta terhadap impor,” ujar Eliawati dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Pendekatan ini diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mengantisipasi gejolak harga yang sering dipicu oleh faktor eksternal, seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, atau fluktuasi nilai tukar.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ia menyoroti potensi resesi ekonomi dunia dan konflik geopolitik yang dapat mengganggu pasokan serta memicu kenaikan harga pangan secara mendadak.
Nova mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk lebih intensif melakukan pendampingan kepada kelompok tani (Poktan) dan masyarakat. Menurutnya, penguatan kapasitas komunitas melalui pembinaan langsung akan mempercepat pengembangan produksi pangan mandiri di tingkat lokal.
“Penguatan kapasitas masyarakat melalui Poktan merupakan langkah strategis membangun sistem pangan berbasis komunitas. Dengan pembinaan yang tepat, masyarakat mampu belajar dan menerapkan praktik pertanian maupun budidaya pangan mandiri secara lebih cepat dan efektif,” katanya.
Ia menambahkan, ketahanan pangan tidak semata-mata soal volume produksi, melainkan juga mencakup stabilitas harga, efisiensi distribusi, serta penguatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Nova menekankan pentingnya mengintegrasikan isu-isu ini secara komprehensif dalam penyusunan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Baca juga : Jejak Kehancuran Mendalam: Tambang Emas Ilegal Menghancurkan Total Kawasan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri
“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, termasuk potensi resesi dan konflik geopolitik, Jakarta harus memiliki sumber daya pangan tersendiri. Misalnya, jika terjadi resesi atau berbagai gangguan lainnya, kita sudah aman,” pungkas Nova.
Langkah Pemprov DKI ini mencerminkan upaya adaptif dalam menghadapi kerentanan pangan urban, di mana ketergantungan impor tinggi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan lokal dan pengendalian inflasi yang lebih presisi.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
