RI News Portal. Baghdad – Transisi kekuasaan yang rapuh di Suriah timur laut, koalisi pimpinan Amerika Serikat telah memulai pemindahan ratusan tahanan kelompok Islamic State (ISIS) dari fasilitas penahanan yang dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke wilayah Irak. Langkah ini, yang dimulai Rabu lalu dengan pengiriman 150 orang dari provinsi Hassakeh ke lokasi aman di Irak, berpotensi mencakup hingga 7.000 tahanan dari total sekitar 9.000 individu yang masih ditahan.
Inisiatif ini lahir dari permintaan proaktif Baghdad, yang diterima baik oleh koalisi internasional maupun pemerintah transisi Suriah. Pejabat keamanan Irak menekankan bahwa penahanan di wilayah Irak lebih menjamin stabilitas nasional mereka dibandingkan membiarkan ribuan militan potensial berada di tengah kekacauan transisi Suriah. Kekhawatiran utama muncul setelah pasukan pemerintah Suriah mengambil alih kamp al-Hol—tempat penampungan puluhan ribu perempuan dan anak-anak terkait ISIS—serta beberapa fasilitas penjara strategis seperti di Shaddadeh dan sekitar Raqqa.
Pengambilalihan tersebut terjadi pasca-gencatan senjata sementara yang rapuh antara SDF dan pasukan Damaskus. Meski gencatan senjata empat hari telah diumumkan, laporan dari lapangan menunjukkan pelanggaran sporadis, termasuk penembakan berat terhadap penjara al-Aqtan dan tekanan militer di pinggiran Kobani. Komandan unit perempuan Kurdi (YPJ) menyuarakan kekhawatiran mendalam bahwa kelanjutan bentrokan dapat memicu bencana kemanusiaan massal di Kobani, kota yang pernah menjadi simbol perlawanan terhadap ISIS satu dekade lalu.
Dari perspektif keamanan regional, pemindahan ini mencerminkan pergeseran strategis signifikan. Amerika Serikat, yang selama bertahun-tahun mengandalkan SDF sebagai mitra utama melawan ISIS, kini mengakui bahwa peran tersebut telah “kadaluarsa” seiring kesiapan pemerintah Suriah mengambil alih tanggung jawab keamanan, termasuk pengelolaan kamp dan penjara. Namun, para pengamat memperingatkan risiko baru: penahanan massal di Irak dapat memperburuk ketegangan sektarian jika tidak dikelola dengan transparan dan adil, sementara kekosongan pengawasan di Suriah berpotensi dimanfaatkan sel-sel tidur ISIS untuk merekrut kembali atau melarikan diri.
Minoritas Yazidi di Sinjar, yang pernah mengalami genosida brutal pada 2014, kembali hidup dalam ketakutan. Penguatan patroli tank Irak di perbatasan dan penumpukan pasukan menandakan upaya pencegahan, tetapi juga menggarisbawahi kerapuhan perdamaian pasca-kekhalifahan ISIS yang runtuh pada 2019.
Proses integrasi SDF ke dalam struktur militer Suriah, yang menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata, masih penuh tantangan. Tanpa dukungan internasional yang kuat untuk reformasi keamanan dan bantuan kemanusiaan, transisi ini berisiko memicu kekerasan baru atau kebangkitan elemen ekstremis. Situasi di Hassakeh dan Kobani tetap “sangat tegang”, sebagaimana dilaporkan pejabat tinggi PBB, menuntut pengawasan ketat agar upaya memerangi sisa-sisa ISIS tidak justru melahirkan ancaman keamanan yang lebih besar di masa depan.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
