RI News. Jakarta – Di tengah eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia, Pemerintah Indonesia memutuskan menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan bakar di dalam negeri tanpa membebani daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut ketika ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu. “Rp90 triliun–Rp100 triliun,” ujarnya singkat, seraya menegaskan bahwa tambahan tersebut murni untuk subsidi, bukan kompensasi kepada badan usaha.
Purbaya menjelaskan, subsidi energi difokuskan pada komoditas seperti LPG 3 kg dan solar. Sementara kompensasi merupakan pembayaran pemerintah kepada Pertamina untuk menutup selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan dan harga pasar, terutama untuk Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). “Itu (Rp90 triliun–Rp100 triliun) subsidi. Kompensasi lain lagi. Saya lupa (angka kompensasi),” katanya.
Dengan penambahan ini, total anggaran subsidi energi yang semula Rp210,1 triliun dalam APBN 2026 akan meningkat signifikan. Angka Rp210,1 triliun tersebut sendiri mencakup sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi keseluruhan yang mencapai Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, alokasi untuk ketahanan energi pemerintah mencapai Rp381,3 triliun sebelum tambahan terbaru.
Meski demikian, Purbaya menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali. “Ini udah kami hitung semua. Kan nanti meski dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar per barel) pun kita sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen, itu di sekitar 2,9 persen. Jadi nggak masalah,” tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Purbaya dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (31/3). Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran terus dijaga secara berkesinambungan, sehingga APBN memiliki ruang fiskal memadai untuk memberikan bantalan terhadap gejolak perekonomian global. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit.
Pemerintah telah menyusun beberapa skenario dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) terhadap postur APBN. Pada skenario dasar, dengan ICP sekitar 86 dolar AS per barel dan rupiah melemah ke Rp17.000 per dolar AS, defisit diproyeksikan mencapai 3,18 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil SBN 6,8 persen.
Baca juga : Sterilisasi Gereja Jelang Paskah 2026: Polres Gunungkidul Pastikan Keamanan Umat Kristiani di Tanah Karst
Dalam skenario moderat, ICP naik ke 97 dolar AS per barel dan rupiah ke Rp17.300 per dolar AS, defisit berpotensi melebar menjadi 3,53 persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Sementara skenario pesimistis, di mana ICP menyentuh 115 dolar AS per barel dan rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, defisit diperkirakan mencapai 4,06 persen.
Meski skenario terburuk menunjukkan tekanan lebih besar, Purbaya optimistis bahwa kebijakan yang diambil akan mampu menjaga stabilitas makroekonomi. Penambahan subsidi ini diharapkan tidak hanya melindungi konsumen akhir, tetapi juga mendukung kelancaran sektor transportasi dan industri yang bergantung pada energi terjangkau.
Dengan pendekatan hati-hati ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan sosial dan keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.
Pewarta: Diki Eri
About the Author
