RI News Portal. Jakarta, 25 September 2025 – Dalam upaya mempercepat akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah Indonesia bersiap menggelar acara akad kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi secara massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seremoni ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 September 2025, dengan melibatkan setidaknya 25 ribu debitur dari berbagai wilayah. Inisiatif ini tidak hanya menandai tonggak sejarah dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga mencerminkan pendekatan holistik dalam menangani isu kemiskinan ekstrem melalui pengembangan infrastruktur hunian yang inklusif.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengumumkan rencana ini saat konferensi pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Rabu malam lalu. “Kami akan melaksanakan untuk pertama kali akad minimal 25 ribu rumah subsidi pada Senin, tanggal 29 September 2025,” ujar Ara. Pilihan lokasi seremoni utama di Bogor, Jawa Barat, bukan tanpa alasan. Ara menjelaskan bahwa kawasan ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan dan kualitas rumah subsidi, yang selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Kabupaten Bogor. Pendekatan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memprioritaskan daerah dengan tantangan sosial-ekonomi yang mendesak, di mana akses perumahan layak menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan.
Menambahkan perspektif historis, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menekankan bahwa acara ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah program KPR FLPP. Meskipun seremoni pusat digelar di Bogor, pelaksanaan akad massal akan berlangsung serentak di 90 titik penyebaran di 30 provinsi seluruh Indonesia. Hal ini menciptakan momentum nasional yang melampaui batas geografis, memastikan distribusi manfaat yang merata dan efisien. “Ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan kami akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah,” tambah Heru, menyoroti partisipasi Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol dukungan tingkat tinggi dari pemerintahan.
Di balik euforia acara mendatang, pemerintah juga merancang visi jangka panjang untuk memperluas skema rumah subsidi ke pusat-pusat urbanisasi. Koordinasi antarlembaga, melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah, tengah difokuskan pada pengembangan hunian subsidi di kota-kota besar seperti Jakarta. Mengingat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, model rumah susun (rusun) dipilih sebagai alternatif utama daripada rumah tapak tradisional. Strategi ini diharapkan membuka peluang bagi MBR untuk tinggal di area urban, di mana akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik lebih optimal. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tantangan spasial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kota berkelanjutan, di mana inklusivitas menjadi prioritas untuk mengurangi disparitas sosial.
Baca juga : Hari Tani Nasional 2025: Rina Sa’adah Desak Kebijakan Khusus untuk Angkat Petani Gurem dari Kemiskinan
Capaian program hingga saat ini memberikan gambaran optimis. Sejak 1 Januari 2025 hingga 15 September 2025, realisasi KPR rumah subsidi mencapai 221.047 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 45.385 unit masih dalam tahap proses, termasuk pembangunan sedang berlangsung, stok siap huni yang belum akad kredit, serta akad yang telah dilakukan tetapi dana pinjaman KPR belum dicairkan. Sementara itu, 175.662 unit telah terealisasi sepenuhnya, mencakup akad kredit dengan pencairan dana, hingga akad Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang telah terbangun dan siap dihuni.
Inisiatif ini, jika terealisasi lancar, berpotensi menjadi model bagi kebijakan perumahan di negara berkembang lainnya. Dengan mengintegrasikan data kemiskinan, kolaborasi lintas sektor, dan adaptasi terhadap dinamika urban, pemerintah tidak hanya menyediakan atap bagi ribuan keluarga, tetapi juga membangun fondasi untuk masyarakat yang lebih adil dan mandiri. Pantauan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap dampak jangka panjang terhadap indikator sosial-ekonomi nasional.
Pewarta : Yudha Purnama
