RI News Portal. Subulussalam, 30 September 2025 – Setelah rentang penantian yang panjang, mulai dari bertahun-tahun hingga puluhan tahun bagi sebagian calon aparatur sipil negara (ASN), akhirnya momen bersejarah tiba. Pada Senin, 29 September 2025, Walikota Subulussalam, H. M. Rasyid Bancin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 378 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), satu pegawai negeri sipil (PNS) jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta empat calon pegawai negeri sipil (CPNS) lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara (STTD). Upacara yang digelar di Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Setda Kota Subulussalam, di kompleks perkantoran walikota, menjadi simbol nyata komitmen pemerintah daerah dalam merevitalisasi struktur birokrasi.
Acara pelantikan ini bukan sekadar ritual formal, melainkan langkah strategis yang mencerminkan dinamika reformasi birokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks otonomi daerah yang semakin matang pasca-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penambahan tenaga ASN seperti ini diharapkan mampu mengisi kekosongan formasi kritis yang selama ini menghambat efisiensi pelayanan publik. “Ini adalah investasi jangka panjang untuk Subulussalam,” ujar Walikota Rasyid Bancin dalam sambutannya, menekankan agar seluruh peserta pelantikan—baik PPPK, PNS, maupun CPNS—bekerja dengan integritas penuh demi kemajuan kota. Prosesi berlangsung khidmat dan terkendali: mulai dari pembacaan ayat suci, pengibaran bendera, hingga penyerahan Surat Keputusan (SK) yang langsung mengukuhkan status resmi para peserta sebagai bagian dari aparatur negara.
Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam terus menunjukkan dedikasi kuat dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pemerintahan. Pelantikan ini, yang mencakup formasi tahun anggaran 2024, difokuskan pada pengisian posisi strategis sesuai tugas pokok dan fungsi (tufoksi) masing-masing unit kerja. Khususnya, penambahan 378 PPPK didominasi oleh tenaga pendidik dan kesehatan, diikuti oleh personel teknis di bidang infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam—sektor-sektor yang krusial bagi daerah berbasis agraris dan pariwisata seperti Subulussalam.
Dari perspektif akademis, inisiatif ini selaras dengan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia publik yang dikemukakan oleh para ahli seperti Guy Peters dalam The Politics of Bureaucracy (2018), di mana rekrutmen berbasis kompetensi menjadi kunci untuk mengurangi disparitas antara kebutuhan pelayanan dan ketersediaan tenaga ahli. Di Subulussalam, yang memiliki luas wilayah 1.646 km² dengan populasi sekitar 100 ribu jiwa, tantangan seperti aksesibilitas layanan kesehatan di pelosok dan peningkatan mutu pendidikan dasar sering kali terhambat oleh kekurangan SDM. Dengan hadirnya lulusan IPDN sebagai PNS tunggal dan empat CPNS dari STTD—yang spesialisasinya di bidang teknologi penerbangan dan transportasi—Pemko kini memiliki modal untuk diversifikasi keahlian, termasuk potensi pengembangan sektor logistik daerah yang selama ini bergantung pada konektivitas Aceh Tengah.
Walikota Rasyid Bancin menambahkan, “Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal bagi para ASN baru untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung mereka melalui pelatihan berkelanjutan, agar pelayanan kepada masyarakat mencapai standar terbaik.” Pernyataan ini menggarisbawahi pendekatan holistik Pemko, yang tidak hanya berhenti pada pelantikan, tetapi juga melibatkan program orientasi dan pengembangan karir untuk memastikan adaptasi cepat para peserta ke dinamika birokrasi lokal.
Baca juga : Jokowi Terima Kunjungan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dengan Penuh Hormat di Solo
Secara lebih luas, gelombang pelantikan ini membuka peluang transformasi struktural di Pemko Subulussalam. Penambahan tenaga guru diproyeksikan mengurangi rasio siswa-guru di sekolah negeri, sementara rekrutmen di sektor kesehatan dapat memperkuat jaringan puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan. Tak ketinggalan, kehadiran tenaga teknik dari STTD berpotensi mempercepat proyek infrastruktur, seperti peningkatan jalan raya menuju kawasan wisata alam Gunung Geureudong—ikon pariwisata Subulussalam.
Namun, tantangan tetap ada. Sebagaimana dianalisis dalam studi Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2023 tentang reformasi ASN pasca-pandemi, integrasi PPPK ke dalam ekosistem birokrasi sering kali memerlukan penyesuaian budaya organisasi untuk menghindari friksi antar-status pegawai. Di Subulussalam, di mana anggaran daerah masih bergantung pada dana alokasi umum (DAU) provinsi, efisiensi birokrasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan sumber daya terbatas. Pelantikan ini, oleh karena itu, bukan hanya tambahan angka, melainkan katalisator untuk inovasi pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap isu lokal seperti mitigasi bencana alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Gayo.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam, yang enggan disebut namanya untuk publikasi, menyatakan optimisme: “Dengan komposisi baru ini, kami siap memajukan daerah. Yang terpenting, para ASN baru harus proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat, sehingga pelayanan tidak lagi bersifat reaktif.” Harapan ini sejalan dengan visi Pemko untuk menjadikan Subulussalam sebagai kota mandiri yang berbasis pengetahuan, di mana setiap ASN menjadi agen perubahan.
Pelantikan kemarin menandai babak baru bagi birokrasi Subulussalam, mengingatkan kita bahwa di balik proses administratif yang rumit, ada cerita perjuangan individu yang kini bertransformasi menjadi kekuatan kolektif. Ke depan, monitoring kinerja para ASN baru akan menjadi ujian sesungguhnya bagi komitmen Pemko—apakah ini hanya formalitas, atau fondasi sejati untuk kemajuan daerah? Waktu akan menjawab, tapi satu hal pasti: Subulussalam kini lebih siap menghadapi masa depan.
Pewarta : Jaulim Saran
