RI News Portal. Caracas, Venezuela 4 Januari 2026 – Dalam perkembangan dramatis yang mengejutkan komunitas internasional, Amerika Serikat telah melakukan operasi militer skala besar di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Operasi ini, yang dilancarkan pada dini hari tanggal 3 Januari 2026 waktu setempat, melibatkan serangan udara dan darat di ibu kota Caracas serta wilayah sekitarnya, menandai intervensi langsung AS yang paling signifikan sejak invasi Panama pada 1989.
Menurut pernyataan resmi dari Presiden Donald Trump, pasukan khusus AS berhasil mengekstrak Maduro dari kediamannya di sebuah pangkalan militer di Caracas. Pasangan tersebut kemudian dibawa ke kapal perang USS Iwo Jima sebelum diterbangkan ke New York untuk menghadapi tuntutan hukum terkait konspirasi narco-terorisme, impor kokain, dan kepemilikan senjata destruktif. Indictment baru yang dirilis Departemen Kehakiman AS menggambarkan rezim Maduro sebagai pemerintahan korup yang didorong oleh jaringan perdagangan narkoba, meskipun AS tidak mengakui legitimasi kepemimpinannya sejak pemilu 2024 yang kontroversial.
Operasi ini merupakan puncak dari kampanye tekanan intensif administrasi Trump, termasuk penumpukan kekuatan militer di Karibia, penyitaan kapal tanker minyak Venezuela, dan serangan sebelumnya terhadap fasilitas yang diduga terkait kartel narkoba. Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, menyatakan bahwa persiapan telah dilakukan selama berbulan-bulan, dengan pengumpulan intelijen mendetail tentang pola kehidupan Maduro. Serangan berlangsung singkat, kurang dari 30 menit, disertai ledakan dan penerbangan rendah pesawat tempur, yang menyebabkan kerusakan pada instalasi militer dan sipil di Caracas.
Dari perspektif hukum internasional, operasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi yang diatur dalam Piagam PBB. Pakar hukum internasional menyoroti bahwa penangkapan kepala negara yang sedang menjabat tanpa persetujuan Kongres AS atau mandat Dewan Keamanan PBB dapat dianggap sebagai pelanggaran norma hukum global. Meskipun AS membenarkannya sebagai penegakan surat perintah penangkapan domestik atas tuduhan narkotika sejak 2020, absennya otorisasi legislatif domestik menimbulkan debat konstitusional di AS sendiri. Beberapa analis membandingkannya dengan intervensi masa lalu, seperti penggulingan Manuel Noriega di Panama, yang juga didasarkan pada tuduhan narkoba namun berujung pada kritik atas imperialisme.
Di sisi lain, implikasi ekonomi dan energi menjadi sorotan utama. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel, namun produksinya merosot drastis akibat mismanajemen dan sanksi. Pernyataan Trump bahwa AS akan mengelola Venezuela sementara waktu untuk “memperbaiki” infrastruktur minyak dan melibatkan perusahaan energi AS dalam eksploitasi cadangan tersebut menunjukkan motif strategis yang melampaui isu narkoba. Hal ini berpotensi mengubah dinamika pasar energi global, mengurangi ketergantungan pada pemasok lain, namun juga memicu kekhawatiran atas eksploitasi sumber daya alam negara berdaulat. Reaksi dari aktor regional seperti Rusia, China, dan Kuba mengecam tindakan ini sebagai agresi imperialis, sementara komunitas diaspora Venezuela di AS menyambutnya sebagai langkah menuju demokrasi.
Baca juga : Ketegangan Iran-AS di Tengah Gelombang Protes Ekonomi
Di Venezuela sendiri, Wakil Presiden Delcy Rodríguez menolak mengakui kekosongan kekuasaan dan menyerukan pembebasan Maduro, sementara demonstrasi pro dan anti pemerintah terjadi di Caracas. Korban jiwa dilaporkan di kedua belah pihak, meskipun angka pastinya belum diverifikasi secara independen. Situasi ini menciptakan ketidakpastian transisi politik, dengan potensi pemilu baru dalam 30 hari sesuai konstitusi Venezuela jika kekuasaan dianggap kosong.
Dari sudut pandang akademis, peristiwa ini merefleksikan evolusi doktrin kebijakan luar negeri AS di era pasca-Perang Dingin, di mana penegakan hukum domestik diekstensikan secara ekstrateritorial untuk mencapai tujuan geopolitik. Namun, risiko eskalasi regional—termasuk aliansi Venezuela dengan aktor non-Barat—dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas Amerika Latin patut dianalisis lebih lanjut. Operasi ini tidak hanya mengakhiri era Maduro yang berlangsung lebih dari satu dekade, tapi juga membuka babak baru dalam hubungan hemispheric yang penuh kontroversi.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
