RI News. Jakarta, 24 September 2026 – Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penuhnya agar jaminan produk halal berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha. Dalam Rapat Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Dudung menyatakan bahwa KSP akan mengawasi penyelesaian segala hal yang masih diperlukan, termasuk mekanisme komunikasi publik yang seragam serta simulasi nasional sebelum penerapan penuh.
“ Saya akan pastikan juga di lapangan, Babe, akan kita dukung. Kepala Staf Kepresidenan akan membantu menuntaskan sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Dudung Abdurachman dalam keterangan resmi yang diterima media. Penegasan itu disampaikan bersamaan dengan kepastian bahwa implementasi wajib halal pada 18 Oktober mendatang akan menjadi momentum penguatan sistem nasional sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai risiko yang muncul akibat ketidakpastian regulasi.
Menurut Dudung, arahan Presiden Prabowo Subianto ini harus diwujudkan secara konkret. “Ini perintah dari Bapak Presiden yang memang harus kita memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, sehingga ini bisa berjalan dengan lancar,” katanya. Rapat yang dihadiri pejabat tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Ekonomi Kreatif, BPJPH, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kesehatan itu menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan teknis, personel, pertukaran data antarlembaga, serta mekanisme penanganan gangguan yang siap.
Dudung menegaskan KSP mendorong agar setiap persoalan yang masih terbuka segera mendapat penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian yang jelas. Kesiapan di lapangan harus diuji melalui simulasi nasional, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, importir, eksportir, dan mitra luar negeri. “Ketidakpastian informasi dapat menimbulkan biaya dan gangguan rantai pasok, bahkan ketika sistem regulasinya sebenarnya telah tersedia,” ungkapnya dengan tegas.
Baca juga : Pengawasan Ketat Ditpolairud Polda Sulteng: Pagar Aman Jalur Logistik Antarpulau Teluk Palu dan Donggala
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat kelahiran Bandung itu juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang terpadu agar seluruh pihak menerima informasi dan pedoman yang sama. Tanpa itu, kebijakan halal berisiko menimbulkan hambatan perdagangan dan rantai pasok yang tidak perlu. Dudung berharap tanggal 18 Oktober ini bukan sekadar tanggal wajib, melainkan awal dari sistem jaminan produk halal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“KSP akan terus mengawal kesiapan implementasi di lapangan agar kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha,” katanya. Harapan Presiden Prabowo untuk melindungi masyarakat, memberikan kepastian usaha, dan menjaga kelancaran perdagangan serta rantai pasok menjadi acuan utama dalam pengawasan KSP.
KSP Dudung Abdurachman Tekankan Implemenasi Halal: Kesiapan Lapangan dan Perlindungan Rantai Pasok Jadi Fokus Utama
Pewarta : Albertus Parikesit
Tagline: #KantorStafPresiden, #JaminanProdukHalal, #ImplementasiWajibHalal, #KSPDudung, #PerlindunganMasyarakat, #RantaiPasokIndonesia, #SimulasiNasional, #MomentumHalal18Oktober,
About the Author
