RI News. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih langkah hati-hati dalam penanganan kasus dugaan suap dan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan strategis. Meski telah menetapkan sembilan tersangka, lembaga antirasuah tersebut belum melakukan penahanan karena masih mendalami berbagai keterangan untuk memperkuat bukti.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik masih aktif memeriksa sejumlah saksi, baik yang berstatus tersangka maupun pihak non-tersangka. “Ya, tentunya masih ada keterangan-keterangan yang akan dipertebal lagi oleh penyidik,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap tersangka juga dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi untuk menggali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka lainnya. “Jadi, pemeriksaan-pemeriksaan tersebut untuk saling melengkapi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik,” katanya.
KPK secara resmi mengumumkan dimulainya penyidikan perkara ini pada 27 Juni 2024. Sembilan tersangka yang ditetapkan berinisial APK, DG, ISP, SO, IAT, AK, HR, OP, serta SIG. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dalam paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan utama.
Proyek-proyek tersebut meliputi pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas di Jawa Tengah yang dikerjakan pada tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017. Selain itu, ada pengerukan di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur pada 2015 dan 2016, Pelabuhan Benoa di Bali yang mencakup tahun 2014 hingga 2016, serta Pelabuhan Pulang Pisau di Kalimantan Selatan pada 2013 dan 2016.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan proyek infrastruktur maritim yang krusial bagi kelancaran lalu lintas kapal dan distribusi logistik nasional. Pengerukan alur pelayaran merupakan pekerjaan strategis yang seharusnya meningkatkan kapasitas pelabuhan, namun justru diduga dimanfaatkan untuk praktik suap dan penggelembungan anggaran.
Baca juga : Puluhan Pegawai Dindikpora Pemalang Berbondong-bondong Donor Darah di Hari Pendidikan Nasional
Hingga saat ini, KPK belum merinci besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Namun, proses pendalaman yang sedang berjalan menunjukkan komitmen lembaga untuk membangun konstruksi perkara yang kokoh sebelum melangkah ke tahap penahanan. Pendekatan ini dinilai penting agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh para tersangka di kemudian hari.
Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari penyidikan ini, terutama mengenai potensi keterlibatan pihak-pihak lain di luar sembilan tersangka yang telah diumumkan. KPK sendiri menyatakan akan terus bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi yang menyentuh sektor vital pelabuhan Indonesia.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
